Kota untuk Siapa? Menyibak Ketimpangan Tersembunyi di Balik Kemajuan Perkotaan

Bayangkan Anda berjalan di pusat kota pada siang hari. Di sebelah kiri, ada gedung perkantoran berlapis kaca yang memantulkan sinar matahari, di dalamnya para eksekutif berdiskusi dengan latte di tangan. Hanya beberapa ratus meter di sebelah kanan, di balik tembok tinggi sebuah kompleks perumahan, ada pemukiman padat di mana tiga keluarga berbagi satu kamar mandi dan anak-anak belajar di ruang tamu yang berfungsi ganda sebagai dapur. Dua dunia yang berbeda, namun berada dalam satu peta yang sama, bernama 'kota'. Ini bukan skenario fiksi—ini adalah realitas sehari-hari di banyak kota besar Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi perkotaan sering dirayakan dengan angka-angka makro yang mengesankan: PDRB naik, investasi masuk, gedung baru bermunculan. Namun, ada cerita lain yang jarang terdengar dalam narasi kemajuan ini. Sebuah studi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada 2023 mengungkap fakta mengejutkan: di Jakarta, 10% kelompok terkaya menguasai hampir 40% total pendapatan, sementara 40% kelompok terbawah hanya memperoleh sekitar 15%. Angka ini lebih buruk dibandingkan rata-rata nasional. Ketimpangan ini bukan hanya soal uang—ia merambah ke akses ruang, udara bersih, bahkan hak dasar untuk merasa aman di lingkungan sendiri.

Ketika Kemajuan Hanya Menyentuh Permukaan

Pembangunan infrastruktur besar-besaran sering kali menjadi tolok ukur kesuksesan sebuah kota. Kita bangga dengan MRT, LRT, tol layang, dan kawasan bisnis baru. Tapi pernahkah kita bertanya: siapa yang benar-benar menikmati fasilitas ini? Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% penduduk Jakarta yang secara rutin menggunakan transportasi massal. Sisanya? Terjebak dalam kemacetan dengan kendaraan pribadi atau—yang lebih memprihatinkan—harus mengandalkan angkutan umum yang tidak terintegrasi dengan biaya yang justru lebih mahal per kilometer dibandingkan transportasi modern.

Ironisnya, masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di pinggiran kota justru menghadapi beban transportasi terberat. Mereka menghabiskan 2-3 jam per hari di jalan, dengan biaya transportasi yang bisa mencapai 25-30% dari total pendapatan. Sementara itu, mereka yang tinggal di pusat kota dengan akses mudah ke transportasi modern justru seringkali berasal dari kalangan yang lebih mampu. Ini menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit diputus: yang miskin semakin sulit mengakses peluang ekonomi karena terbebani biaya dan waktu transportasi, sementara yang kaya semakin mudah mengakses segala fasilitas.

Ruang Hijau: Barang Mewah yang Semakin Langka

Pernah memperhatikan bagaimana ruang terbuka hijau di kota kita terdistribusi? Kawasan elite biasanya memiliki taman-taman yang terawat, jalur hijau yang teduh, dan akses ke area rekreasi. Sementara di permukiman padat, sepetak tanah kosong pun sudah menjadi rebutan. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa rasio ruang terbuka hijau di kota-kota besar Indonesia masih jauh di bawah standar ideal 30%. Yang lebih memprihatinkan, distribusinya sangat timpang.

Dampaknya tidak main-main. Studi dari Universitas Indonesia menemukan korelasi langsung antara akses terhadap ruang hijau dengan tingkat stres dan kesehatan mental warga kota. Mereka yang tinggal di area dengan ruang hijau memadai memiliki tingkat depresi 20-30% lebih rendah. Tapi akses terhadap 'terapi hijau' ini ternyata juga menjadi privilege ekonomi. Ketika kita membicarakan keadilan perkotaan, kita tidak hanya bicara tentang beton dan aspal, tetapi juga tentang siapa yang berhak menghirup udara bersih dan menikmati keteduhan pepohonan.

Gentrifikasi: Kemajuan yang Menggusur

Ada satu fenomena yang jarang dibicarakan secara terbuka: gentrifikasi. Ini adalah proses di mana suatu kawasan 'diperbarui' dengan masuknya investasi dan penduduk berpenghasilan tinggi, yang pada akhirnya mendorong keluar penduduk asli yang tidak mampu mengikuti kenaikan harga properti dan biaya hidup. Kita melihat ini terjadi di beberapa kawasan bersejarah di kota-kota besar.

Contoh nyata? Kawasan Braga di Bandung atau Kota Tua di Jakarta. Setelah direvitalisasi, kawasan ini menjadi tujuan wisata dan bisnis yang trendy. Tapi di mana para pedagang kecil dan warga yang telah puluhan tahun tinggal di sana? Banyak yang tersingkir ke pinggiran kota, kehilangan bukan hanya tempat tinggal tetapi juga mata pencaharian dan jaringan sosial yang telah dibangun bertahun-tahun. Pembangunan yang seharusnya inklusif justru menjadi alat pemisah yang halus namun efektif.

Suara yang Tidak Terdengar dalam Perencanaan Kota

Salah satu akar masalah dari ketimpangan perkotaan adalah proses perencanaan yang sering kali elitis. Rapat-rapat perencanaan biasanya dihadiri oleh pengembang, investor, dan ahli—jarang sekali melibatkan ibu-ibu yang harus berjalan 500 meter untuk mengambil air bersih, atau bapak-bapak yang setiap hari berjualan di trotoar yang semakin sempit. Padahal, merekalah yang paling memahami kebutuhan riil kehidupan perkotaan sehari-hari.

Beberapa kota di dunia sudah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih partisipatif. Di Medellín, Kolombia—kota yang pernah dikenal sebagai salah satu kota paling berbahaya di dunia—pemerintah melibatkan komunitas lokal dalam merancang transportasi publik. Hasilnya? Sistem metro cable yang menghubungkan kawasan kumuh di perbukitan dengan pusat kota, yang tidak hanya mengurangi waktu tempuh dari 2,5 jam menjadi 30 menit, tetapi juga mengembalikan martabat warga dengan memberikan akses yang setara. Kita perlu lebih banyak cerita seperti ini, bukan?

Membangun Kota dengan Hati Nurani

Di tengah semua kompleksitas ini, ada pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri: seperti apa kota impian kita? Apakah kota yang hanya indah dilihat dari brosur properti dan laporan investasi? Atau kota yang manusiawi, di mana seorang anak dari keluarga kurang mampu bisa bermain di taman yang sama dengan anak dari keluarga kaya, di mana seorang lansia bisa berjalan kaki dengan aman ke puskesmas terdekat, di mana setiap warga merasa memiliki hak yang sama atas ruang kota?

Pembangunan yang berkeadilan bukanlah kemewahan atau idealism semata—ia adalah kebutuhan praktis. Kota yang timpang pada akhirnya akan rapuh secara sosial. Ketegangan akan menumpuk, konflik akan mudah tersulut, dan 'kemajuan' yang dibangun di atas ketidakadilan akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Kita sudah melihat gejalanya: segregasi spasial yang semakin jelas, akses yang berbeda berdasarkan kode pos, dan rasa 'kepemilikan' atas kota yang berbeda-beda.

Mungkin sudah waktunya kita mengukur kemajuan kota bukan dari tinggi gedung atau jumlah mall, tetapi dari bagaimana kota tersebut memperlakukan warganya yang paling rentan. Bukan dari seberapa cepat mobil melaju di jalan tol, tetapi dari seberapa aman seorang anak bisa berjalan kaki ke sekolah. Bukan dari seberapa megah pusat pemerintahan, tetapi dari seberapa mudah warga biasa mengakses layanan dasar.

Kota yang adil mungkin tidak akan pernah sempurna. Tapi setiap kali kita memilih untuk mendengarkan suara yang biasanya tidak terdengar, setiap kali kita merancang kebijakan dengan mempertimbangkan mereka yang paling terdampak, setiap kali kita mengalokasikan anggaran untuk fasilitas yang benar-benar dibutuhkan banyak orang—kita sedang membangun kota yang sedikit lebih manusiawi. Dan itu, percayalah, adalah kemajuan yang sesungguhnya.

Lain kali Anda melihat pembangunan baru di kota, coba tanyakan: ini untuk siapa? Dan lebih penting lagi: siapa yang mungkin tertinggal? Karena kota yang baik bukanlah yang hanya memanjakan segelintir orang, tetapi yang memeluk semua warganya dengan sama hangatnya.