Ketika Kota Pintar Malah Memperdalam Jurang: Kisah Dua Warga di Era Digital

Bayangkan dua orang yang tinggal di kota yang sama. Satu, sebut saja Andi, tinggal di apartemen dengan fiber optic yang kecepatannya seperti peluru. Paginya, dia pesan kopi lewat aplikasi, bayar parkir via QR code, dan rapat virtual dengan klien dari Singapura sebelum jam 9 pagi. Hidupnya serba cepat, lancar, dan terhubung. Di sudut kota yang lain, ada Pak Mulyono, tukang becak yang sudah puluhan tahun mengais rezeki di jalanan yang sama. Untuk mengurus KTP elektronik anaknya yang baru lahir, dia harus bolak-balik kelurahan karena aplikasi di ponsel butut miliknya selalu error. Jaringan internet? Hanya bisa dapat sinyal lemah di warung kopi tertentu. Mereka berdua adalah warga dari 'kota pintar' yang sama, namun hidup di alam semesta digital yang benar-benar berbeda.

Inilah paradoks yang jarang kita bicarakan ketika membahas smart city. Kita terlalu sibuk mengagumi gedung-gedung pencakar langit yang dipenuhi teknologi, sementara lupa bertanya: apakah kemajuan ini benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang yang menghuni kota tersebut? Digitalisasi perkotaan di Indonesia, jika tidak hati-hati, bukannya menjadi jembatan kesetaraan, malah berpotensi menjadi tembok pemisah yang semakin kokoh.

Infrastruktur Digital: Bukan Hanya Soal Menara BTS

Banyak yang mengira ketimpangan digital hanya soal ada atau tidaknya sinyal. Padahal, masalahnya jauh lebih kompleks. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023, meski penetrasi internet di perkotaan mencapai 78%, terdapat disparitas kualitas yang mencolok. Di kawasan bisnis seperti Sudirman atau Gatot Subroto, kecepatan unduh rata-rata bisa mencapai 30 Mbps. Coba bandingkan dengan kawasan padat seperti Tambora atau Penjaringan, di mana angka 5 Mbps pun sudah dianggap lumayan.

Yang lebih memprihatinkan adalah 'kesenjangan perangkat'. Survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center pada 2022 mengungkap fakta mengejutkan: sekitar 34% pekerja informal di perkotaan masih menggunakan smartphone kelas entry-level dengan RAM di bawah 3GB. Coba jalankan aplikasi layanan publik yang membutuhkan spesifikasi tinggi di perangkat seperti itu. Hasilnya? Crash, lag, dan frustrasi. Digital divide bukan lagi sekadar konsep akademis—ia nyata dan menghambat kehidupan sehari-hari.

Bahasa Teknologi yang Asing di Telinga Sebagian Warga

Pernahkah Anda mencoba menjelaskan apa itu 'cloud storage', 'two-factor authentication', atau 'digital signature' kepada orang tua Anda yang berusia 60 tahun? Sekarang bayangkan petugas kelurahan harus menjelaskan hal-hal ini kepada ratusan warga setiap hari dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh program digitalisasi layanan publik.

Saya pernah mengamati langsung sebuah puskesmas di Jakarta yang baru saja menerapkan sistem pendaftaran online. Di satu sisi, antrian memang berkurang untuk mereka yang melek teknologi. Namun di sisi lain, ada puluhan lansia yang kebingungan, bertanya-tanya pada petugas ke mana mereka harus mengklik. Beberapa bahkan memilih pulang karena merasa sistem baru ini terlalu rumit. Teknologi yang seharusnya mempermudah, justru menjadi penghalang ketika tidak disertai dengan pendampingan dan desain yang inklusif.

Ekonomi Digital: Peluang atau Ancaman?

Di media sosial, kita sering melihat kisah sukses driver ojek online atau pedagang yang omzetnya meledak berkat marketplace. Narasi ini memang inspiratif, tetapi hanya menceritakan sebagian kecil dari cerita. Menurut penelitian Center for Digital Society (CfDS) UGM, transformasi digital justru mengancam mata pencaharian tradisional yang tidak mampu beradaptasi. Tukang loak yang kalah bersaing dengan aplikasi jual-beli online, atau pedagang kaki lima yang pelanggannya beralih ke layanan pesan-antar makanan, adalah contoh nyata.

Yang menarik dari temuan CfDS adalah bahwa kelompok yang paling rentan justru bukan mereka yang menolak teknologi, tetapi mereka yang ingin mengadopsi namun terkendala oleh berbagai faktor: biaya pelatihan, modal untuk upgrade perangkat, atau sekadar waktu untuk belajar karena harus bekerja 12 jam sehari. Mereka terjepit di antara dua dunia: dunia lama yang semakin ditinggalkan, dan dunia baru yang gerbangnya terlalu tinggi untuk didaki.

Keamanan Data: Kerentanan yang Tak Terlihat

Ada satu aspek ketimpangan digital yang sering terlewatkan: kerentanan terhadap kejahatan siber. Kelompok dengan literasi digital rendah tidak hanya kesulitan mengakses layanan, tetapi juga lebih rentan menjadi korban penipuan online, phishing, atau penyalahgunaan data pribadi. Bayangkan seorang ibu rumah tangga di permukiman padat yang baru pertama kali menggunakan e-wallet untuk menerima bantuan sosial. Tanpa pemahaman yang cukup tentang keamanan digital, dia bisa dengan mudah terjebak modus 'verifikasi OTP' yang merugikan.

Data dari BSSN menunjukkan bahwa 60% korban kejahatan siber di Indonesia berasal dari kelompok dengan pemahaman teknologi menengah ke bawah. Ini adalah bentuk ketimpangan yang berlapis: tidak hanya sulit mengakses manfaat teknologi, tetapi juga lebih mudah menjadi korban sisi gelapnya.

Membangun Jembatan, Bukan Hanya Menara

Lalu, apa solusinya? Berdasarkan pengamatan saya, kota-kota yang berhasil mengurangi kesenjangan digital memiliki pola yang sama: mereka tidak hanya fokus pada infrastruktur keras (hard infrastructure), tetapi juga infrastruktur lunak (soft infrastructure). Singapura, misalnya, memiliki program 'Digital for Life' yang tidak hanya menyediakan akses, tetapi juga pelatihan intensif bagi warga senior dan kelompok rentan. Di tingkat lokal, Kota Surabaya patut diapresiasi dengan program 'Digital Kampung' yang membawa fasilitas dan pelatihan teknologi langsung ke lingkungan permukiman.

Yang perlu kita pahami: teknologi hanyalah alat. Nilainya ditentukan oleh bagaimana alat tersebut digunakan dan siapa yang bisa menggunakannya. Smart city sejati bukanlah kota dengan teknologi tercanggih, melainkan kota yang menggunakan teknologi untuk memperbaiki kehidupan warganya—semua warganya, tanpa terkecuali.

Sebuah Refleksi untuk Kita Semua

Di akhir hari, pertanyaan yang harus kita ajukan bukanlah "Seberapa canggih teknologi di kota kita?" tetapi "Seberapa manusiawi kota kita dalam mendistribusikan manfaat teknologi tersebut?" Kemajuan digital yang hanya dinikmati oleh segelintir orang bukanlah kemajuan yang sebenarnya—itu hanya pemindahan kesenjangan ke ranah yang lebih canggih.

Mungkin sudah saatnya kita mengukur kesuksesan transformasi digital bukan dari jumlah aplikasi yang diluncurkan atau kecepatan internet di pusat kota, tetapi dari seberapa mudah seorang nenek bisa mengurus administrasi kependudukannya sendiri, atau seberapa terbukanya peluang bagi anak tukang becak untuk belajar coding. Kota yang benar-benar pintar adalah kota yang memahami bahwa sebelum menjadi smart, ia harus menjadi kota yang peduli. Bagaimana menurut Anda? Sudahkah kota tempat Anda tinggal membangun jembatan digital untuk semua warganya, atau justru memperdalam jurang yang sudah ada?