Ketika Kapolres Tangsel Jadi Contoh: Tes Urine Massal dan Pesan Kuat untuk Anggota Polri

Bayangkan suasana di Mapolres Tangerang Selatan pada Senin pagi itu. Bukan rapat rutin atau apel pagi biasa yang sedang berlangsung, melainkan sebuah aksi kolektif yang jarang kita saksikan: sang Kapolres sendiri, AKBP Boy Jumalolo, berdiri di barisan depan bersama seluruh anggotanya, bukan untuk memberi perintah operasi, tetapi untuk menjalani tes urine. Ini bukan sekadar prosedur administratif belaka. Di balik tabung reaksi dan strip tes itu, tersimpan pesan yang jauh lebih dalam tentang integritas, kepemimpinan dengan memberi contoh, dan komitmen memulihkan kepercayaan publik. Apa yang terjadi di Tangsel hari itu adalah cerminan dari gelombang perubahan yang digulirkan dari pucuk pimpinan Polri.

Perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk tes urine serentak di seluruh jajaran bukan datang dari ruang hampa. Ia lahir dari keprihatinan mendalam setelah terungkapnya sejumlah oknum anggota yang terjerat kasus narkoba. Tindakan Kapolres Tangsel, dengan secara terbuka memimpin tes dan mengumumkan hasil negatif, adalah respons yang tepat sekaligus simbolis. Ia tidak hanya memerintah, tetapi terjun langsung menjadi bagian dari proses pemeriksaan. "Saya akan tindak tegas terhadap pengguna narkoba, jangan beranggapan kita selalu aman," tegas Boy. Kalimat itu bukan ancaman kosong dari atasan yang jauh, tetapi peringatan dari seorang pemimpin yang baru saja membuktikan dirinya 'bersih' di depan anak buahnya.

Lebih Dari Sekadar Tes: Membangun Kultur Baru di Tubuh Polri

Apa yang dilakukan Polres Tangsel sebenarnya melampaui tujuan teknis pemeriksaan narkoba. Ini adalah upaya membangun dan memperkuat kultur institusi yang berintegritas. Dalam organisasi sebesar dan sekompleks Polri, perintah dari atas seringkali bisa tenggelam dalam birokrasi. Namun, ketika pimpinan di level menengah seperti Kapolres secara aktif memimpin inisiatif ini, ia memberikan energi dan legitimasi yang berbeda. Tes urine massal menjadi ritual penguatan nilai, mengingatkan setiap personel bahwa status mereka sebagai penegak hukum membawa tanggung jawab moral yang lebih berat. Mereka tidak boleh hanya memberantas narkoba di luar, tetapi harus steril dari barang haram itu dalam diri sendiri.

Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dari Div Humas Polri menegaskan, langkah ini melibatkan pengawasan berlapis, dari internal Propam hingga pengawasan eksternal. Ini menunjukkan bahwa Polri serius ingin prosesnya transparan dan akuntabel, tidak sekadar formalitas yang ditutup-tutupi. Pendekatan multi-layer ini penting untuk mencegah praktik 'rekayasa' atau perlindungan terhadap oknum tertentu. Dengan kata lain, Polri sedang mencoba menutup celah yang mungkin digunakan untuk mengakali sistem.

Opini: Tes Urine sebagai Awal, Bukan Akhir

Di sini, saya ingin menyisipkan sebuah opini. Tes urine serentak ini adalah langkah awal yang sangat baik dan perlu diapresiasi. Namun, kita semua harus realistis. Pemberantasan narkoba di tubuh institusi penegak hukum bukan perkara satu dua kali tes. Narkoba adalah kejahatan yang dinamis, dengan modus dan jenis yang terus berkembang. Tes urine, misalnya, memiliki window detection terbatas dan tidak mencakup semua jenis narkoba. Karena itu, langkah ini harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem pencegahan yang lebih besar.

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan profesional, termasuk aparat. Ini menunjukkan bahwa tekanan pekerjaan, lingkungan pergaulan, atau akses terhadap barang haram bisa menjadi faktor risiko. Oleh karena itu, selain tes acak dan rutin, diperlukan juga program pendampingan psikologis, pembinaan karakter berkelanjutan, dan sistem pelaporan yang melindungi whistleblower internal. Integritas dibangun dari dalam, melalui nilai-nilai yang dihidupi sehari-hari, bukan hanya dari ketakutan akan pemeriksaan mendadak.

Menyelaraskan dengan Visi Nasional dan Pelayanan Publik

Kebijakan Kapolri ini juga secara cerdas diselaraskan dengan program prioritas nasional, yaitu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan narkoba di urutan teratas. Ini menunjukkan responsivitas institusi Polri terhadap agenda pemerintah. Namun, pesan Kapolres Boy Jumalolo tidak berhenti di narkoba. Ia melanjutkan dengan menekankan pentingnya pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat. "Jadilah polisi yang selalu memberikan manfaat bagi masyarakat," pesannya.

Kedua pesan ini—bersih dari narkoba dan melayani masyarakat—sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama: kredibilitas. Masyarakat sulit mempercayai pelayanan dari aparat yang diragukan integritas pribadinya. Dengan membersihkan diri dari narkoba, Polri sedang membangun fondasi moral yang kokoh untuk kemudian meningkatkan kualitas pelayanannya. Ini adalah urutan logis yang tepat: perbaiki diri dulu, baru layani orang lain dengan lebih baik.

Refleksi Akhir: Sebuah Momentum untuk Dipertahankan

Jadi, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa di Polres Tangsel ini? Pertama, kepemimpinan dengan memberi contoh (lead by example) masih menjadi metode terkuat untuk menggerakkan perubahan dalam organisasi manapun. Kedua, upaya membangun kepercayaan publik harus dimulai dari dalam, dengan berani membuka dan membersihkan 'luka' yang ada, sekecil apapun.

Momentum tes urine serentak ini tidak boleh berhenti sebagai seremonial sekali waktu. Ia harus menjadi budaya rutin, transparan, dan bagian dari sistem pengawasan internal yang berkelanjutan. Keberhasilan jangka panjangnya tidak hanya diukur dari semua sampel yang negatif, tetapi dari apakah angka keterlibatan anggota Polri dalam kasus narkoba menurun signifikan dalam beberapa tahun ke depan, dan apakah pelayanan kepolisian kepada kita, masyarakat, terasa semakin dekat, profesional, dan terpercaya. Pada akhirnya, langkah Kapolres Tangsel dan perintah Kapolri adalah komitmen di atas kertas dan dalam tindakan nyata. Sekarang, kita semua menunggu dan berharap komitmen itu tumbuh menjadi budaya yang mengakar kuat di setiap sektor kepolisian, dari kota besar hingga pelosok desa. Bagaimana menurut Anda, apakah langkah seperti ini bisa menjadi turning point dalam memperbaiki citra institusi penegak hukum kita?