Kembali Terendam: Kisah Jakarta yang Tak Kunjung Lepas dari Genangan

Pagi itu, langit Jakarta seperti menumpahkan seluruh isinya. Bukan sekadar hujan, tapi deras yang seolah ingin mengingatkan kembali tentang sebuah janji yang terlupakan. Dalam hitungan jam, genangan air mulai merayap dari selokan, meluap dari kali, dan akhirnya menenggelamkan jalan-jalan yang biasa kita lewati. Ini bukan berita baru, tapi setiap kali terjadi, rasanya seperti luka lama yang dibuka kembali. Jakarta dan banjir, dua hal yang seakan tak terpisahkan.

Menurut data terbaru yang dirilis, setidaknya 147 lingkungan tempat tinggal (RT) dan 19 ruas jalan utama harus berdamai dengan genangan air. Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya, ada ribuan warga yang aktivitasnya lumpuh, perjalanan yang batal, dan rencana yang buyar. Bayangkan, dari ketinggian 20 cm yang ‘hanya’ merendam roda mobil, hingga 70 cm yang sudah bisa menyentuh pinggang orang dewasa. Ini bukan lagi soal basah atau tidak, tapi soal keselamatan dan kenyamanan hidup yang terusik.

Peta Genangan yang Tak Pernah Berubah

Jika kita melihat peta titik banjir dari tahun ke tahun, polanya nyaris sama. Wilayah-wilayah rendah di Jakarta Utara dan Barat selalu menjadi langganan pertama. Menurut analisis hidrologis independen yang pernah saya baca, sekitar 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut pasang. Ini fakta geografis yang tak terbantahkan. Namun, yang menarik untuk diamati adalah bagaimana intensitas dan frekuensi banjir ‘kecil’ di wilayah lain justru meningkat. Daerah yang dulu aman, kini mulai kebasahan. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya soal tanggul atau pompa, tapi menyangkut tata ruang kota secara keseluruhan.

Di tengah genangan, ada cerita-cerita manusia yang sering terlewat. Seperti pedagang kaki lima yang dagangannya hanyut, ibu-ibu yang harus menggendong anak sambil menyeberangi air keruh, atau para komuter yang terjebak macet berjam-jam karena jalan alternatif pun ikut tergenang. Dampaknya merembet ke mana-mana. Sekolah diliburkan, perkantoran mengizinkan kerja dari rumah, dan pusat perbelanjaan sepi. Kerugian ekonomi dari satu episode banjir seperti ini, menurut perkiraan sebuah lembaga kajian perkotaan, bisa mencapai ratusan miliar rupiah—belum termasuk kerugian psikologis dan sosial.

Respons Darurat dan Jaring Pengaman yang Diaktifkan

Lalu, apa yang dilakukan ketika air mulai naik? Tim penanggulangan bencana biasanya langsung bergerak. Evakuasi warga di titik rawan menjadi prioritas, diikuti dengan pendirian posko dan dapur umum. Pompa-portable dikerahkan, meski sering kali jumlahnya tak sebanding dengan luasnya genangan. Yang patut diapresiasi adalah sistem peringatan dini dan pemantauan real-time yang kini lebih mudah diakses masyarakat. Melalui aplikasi JAKI atau situs BPBD, warga bisa memantau ketinggian air di berbagai titik sebelum memutuskan bepergian.

Namun, teknologi hanya alat. Yang lebih penting adalah budaya tanggap bencana. Selama ini, banyak dari kita masih bersikap reaktif—baru bergerak saat banjir sudah datang. Padahal, mitigasi dan persiapan sejak dini jauh lebih efektif. Misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran air di sekitar rumah, atau bahkan mempertimbangkan ulang untuk membeli properti di daerah yang memang rawan banjir. Ini pilihan-pilihan kecil yang dampaknya kolektif.

Melihat ke Hulu: Akar Masalah yang Terus Diabaikan

Pernahkah kita bertanya, mengapa Jakarta seperti tak punya memori terhadap banjir? Setiap tahun masalah yang sama, respons yang mirip, dan hasil yang tidak jauh berbeda. Salah satu perspektif yang sering luput adalah melihat Jakarta bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Kota ini adalah muara dari 13 sungai yang membawa air dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ketika hujan deras mengguyur daerah hulu, air itu akan mengalir ke Jakarta—membawa serta sedimentasi dan sampah. Artinya, solusinya harus lintas wilayah dan lintas administratif.

Data dari Kementerian PUPR menunjukkan bahwa kapasitas tampung sungai-sungai di Jakarta telah menyusut drastis dalam 30 tahun terakhir, sebagian besar karena pendangkalan dan penyempitan aliran. Di sisi lain, tutupan hijau di Jakarta hanya tersisa sekitar 9%, jauh di bawah ideal 30% untuk sebuah kota. Tanah beton dan aspal tidak bisa menyerap air, sehingga semua langsung menjadi limpasan permukaan. Inilah paradoks pembangunan: kita membangun kota untuk kenyamanan, tapi sering mengorbankan daya dukung lingkungannya sendiri.

Sebuah Refleksi di Tengah Genangan

Mungkin inilah saatnya kita berhenti hanya menyalahkan hujan atau pemerintah. Banjir Jakarta adalah cermin dari bagaimana kita memperlakukan kota ini selama puluhan tahun. Setiap kali kita membiarkan sampah menutupi gorong-gorong, setiap kali kita membangun tanpa mempertimbangkan resapan air, dan setiap kali kita menganggap banjir sebagai ‘takdir’ tahunan, kita turut menambah beban kota ini.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan mulai besok? Bukan hal-hal heroik, tapi tindakan konsisten. Mulai dari hal sederhana seperti memisahkan sampah, menghijaukan pekarangan, hingga terlibat dalam gerakan komunitas peduli sungai. Di tingkat yang lebih besar, kita perlu mendorong kebijakan tata ruang yang berkelanjutan dan mendukung program normalisasi sungai yang partisipatif. Jakarta mungkin tidak akan pernah bebas banjir sepenuhnya—itu mustahil secara geografis—tapi kita bisa membuatnya lebih siap, lebih tangguh, dan lebih manusiawi dalam menghadapinya.

Pada akhirnya, banjir bukan hanya tentang air yang naik, tapi tentang keputusan kolektif kita sebagai penghuni kota. Setiap genangan yang surut meninggalkan pelajaran. Pertanyaannya, apakah kita mau belajar, atau hanya akan menunggu hujan deras berikutnya untuk mengulangi semua drama yang sama? Pilihan ada di tangan kita, di antara tetesan hujan dan harapan untuk Jakarta yang lebih baik.