TKA di SNBP 2026: Validator Prestasi atau Beban Baru? Mengupas Dampak di Balik Kebijakan Kontroversial

Bayangkan Ini: Prestasi Rapor Selama 3 Tahun Harus 'Divalidasi' oleh Satu Tes

Ada sebuah ironi yang menarik dalam dunia pendidikan kita. Di satu sisi, kita mengakui bahwa prestasi adalah proses panjang yang terbangun selama bertahun-tahun. Nilai rapor dari semester ke semester, torehan juara olimpiade, dan dedikasi di organisasi sekolah—semua itu adalah bukti perjalanan seorang siswa. Namun, di sisi lain, muncul wacana untuk 'menguji ulang' validitas semua capaian itu melalui sebuah tes berdurasi beberapa jam: Tes Kemampuan Akademik (TKA). Inilah jantung dari perdebatan panas seputar SNBP 2026. Bukan lagi sekadar kebijakan administratif, ini menyentuh filosofi dasar: Apa sebenarnya yang kita ukur ketika bicara tentang 'prestasi'?

Sejak diumumkan bahwa nilai TKA akan menjadi syarat administratif untuk mendaftar SNBP 2026, ruang diskusi pendidikan langsung ramai. Bagi sebagian pihak, ini adalah langkah berani untuk mengatasi isu inflasi nilai yang kerap mencoreng kredibilitas rapor. Tapi bagi yang lain, ini terasa seperti menambahkan satu lagi penghalang di jalur yang seharusnya murni mengapresiasi usaha panjang. Pertanyaannya, apakah kita sedang membangun jembatan yang lebih kokoh, atau justru memasang pintu berlapis di gerbang perguruan tinggi?

Mengulik Detail Kebijakan: Bukan Komponen Utama, Tapi Wajib Ada

Pertama, mari kita luruskan posisinya. Berdasarkan penjelasan resmi SNPMB, nilai TKA dalam SNBP 2026 berstatus sebagai persyaratan administrasi. Artinya, calon pendaftar harus melampirkannya agar berkas dianggap lengkap dan bisa diproses sistem. Namun, secara eksplisit dinyatakan bahwa TKA belum diposisikan sebagai komponen penilaian utama yang memiliki bobot persentase tertentu seperti nilai rapor atau portofolio prestasi.

Analoginya seperti ini: Anda ingin membuka rekening bank. Fotokopi KTP adalah syarat wajib yang harus Anda serahkan. Tanpa itu, aplikasi Anda tidak akan diproses. Namun, keputusan bank untuk menyetujui atau menolak aplikasi Anda tidak ditentukan semata-mata oleh fotokopi KTP tersebut, melainkan oleh analisis kelayakan yang lebih komprehensif. TKA, dalam konteks ini, adalah 'fotokopi KTP'-nya.

Respons Kampus: Dari Validator hingga Pemerkuat Kredibilitas

Lantas, bagaimana perguruan tinggi menyikapi 'fotokopi KTP' yang baru ini? Ternyata, responsnya beragam, meski dengan nuansa yang sama. Universitas Padjadjaran (Unpad), misalnya, mengambil posisi yang cukup jelas. Mereka menyatakan akan menggunakan nilai TKA sebagai validator atau pertimbangan tambahan.

"Nilai rapor dan prestasi akademik atau nonakademik tetaplah parameter utama kami," jelas perwakilan Unpad dalam beberapa kesempatan. "TKA berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi konsistensi dan membandingkan data rapor siswa. Ini membantu kami melihat gambaran yang lebih utuh."

Pendekatan serupa diadopsi oleh sejumlah fakultas di kampus lain. Mereka melihat TKA bukan sebagai 'hakim' baru, melainkan sebagai 'asisten' yang membantu memastikan data yang masuk memiliki kredibilitas tinggi. Dalam sistem yang ideal, jika seorang siswa memiliki rapor yang konsisten bernilai tinggi, maka skor TKA-nya diharapkan juga berada di rentang yang sepadan. Adanya ketimpangan yang signifikan bisa menjadi lampu kuning untuk verifikasi lebih lanjut.

Dua Sisi Koin yang Dihadapi Siswa dan Orang Tua

Di lapangan, respons masyarakat justru lebih berwarna dan penuh emosi. Bagi sebagian siswa dari sekolah dengan sistem penilaian ketat dan reputasi baik, kebijakan TKA justru disambut positif. "Ini bisa jadi pembeda yang adil," kata Andi, siswa kelas XI di sebuah SMA Negeri favorit. "Kadang kan ada kesan nilai dari sekolah tertentu lebih 'murah' daripada sekolah lain. Dengan TKA yang soalnya sama untuk semua, setidaknya ada patokan standar nasional."

Namun, di seberang sana, ada kekhawatiran yang sangat nyata. Banyak siswa dan orang tua menganggap ini sebagai tes tambahan yang memberatkan. Bayangkan, di tahun terakhir SMA yang sudah padat dengan ujian sekolah, persiapan kuliah, dan aktivitas lainnya, mereka harus mempersiapkan diri untuk satu tes nasional lagi. Belum lagi biaya dan tekanan psikologisnya.

"SNBP kan jalur prestasi, seharusnya fokus pada apa yang sudah dicapai, bukan pada satu tes di akhir," protes seorang ibu di forum orang tua. "Ini seperti mengatakan prestasi anak saya selama tiga tahun kurang valid sampai dibuktikan oleh tes beberapa jam."

Opini dan Data Unik: Melihat Potensi 'Efek Samping' yang Jarang Dibahas

Di balik pro-kontra yang mengemuka, ada beberapa dimensi lain yang menarik untuk dikupas. Pertama, adalah potensi komersialisasi bimbingan belajar (bimbel). Pengalaman dari sistem seleksi sebelumnya menunjukkan bahwa setiap perubahan kebijakan selalu diikuti oleh munculnya 'produk' bimbel baru yang menjanjikan kesuksesan. Jika TKA menjadi syarat wajib, bukan tidak mungkin akan lahir puluhan program bimbel 'Khusus Sukses TKA' yang justru memperlebar kesenjangan antara siswa yang mampu dan tidak.

Kedua, ada pertanyaan tentang validitas prediktif TKA itu sendiri. Apakah skor dari sebuah tes standar benar-benar bisa memprediksi kesuksesan akademik di perguruan tinggi? Banyak penelitian, termasuk dari luar negeri, menunjukkan korelasi yang tidak selalu kuat. Kesuksesan di bangku kuliah lebih banyak ditentukan oleh keterampilan metakognitif, manajemen waktu, ketekunan, dan adaptasi—hal-hal yang sulit diukur oleh tes pilihan ganda.

Data dari Kementerian Pendidikan sendiri perlu menjadi pertimbangan. Mereka menegaskan bahwa TKA tidak wajib untuk kelulusan siswa SMA/SMK/MA secara umum. Namun, bagi yang ingin masuk SNBP, nilainya menjadi penting. Ini menciptakan paradoks: sebuah instrumen yang 'opsional' secara nasional menjadi 'wajib' untuk segmen tertentu. Dampak psikologisnya bisa besar, menciptakan strata di antara siswa sendiri.

Jalan Tengah dan Masa Depan Seleksi yang Lebih Adil

Lalu, ke mana arah yang sebaiknya kita tuju? Kebijakan SNPMB yang masih terus disempurnakan ini sebenarnya membuka ruang dialog yang sehat. Poin kuncinya adalah kejelasan dan transparansi. Siswa dan sekolah berhak mendapatkan informasi yang gamblang: bagaimana tepatnya TKA akan digunakan? Apakah hanya sebagai 'checklist', atau ada skenario di mana nilai TKA yang rendah bisa menggugurkan prestasi rapor yang tinggi?

Beberapa pakar pendidikan menyarankan pendekatan yang lebih lunak. Misalnya, TKA bisa dijadikan alat pemetaan (diagnostic tool)而不是 validator. Hasilnya bisa diberikan kepada siswa dan kampus sebagai bahan refleksi atau pertimbangan penempatan, bukan sebagai gerbang seleksi. Atau, TKA bisa diberlakukan secara sampling, tidak untuk semua peserta, untuk mengukur korelasi antara nilai rapor dan kemampuan standar tanpa membebani seluruh populasi.

Penutup: Lebih dari Sekadar Nilai, Ini tentang Keadilan Akses

Pada akhirnya, perdebatan tentang TKA di SNBP 2026 ini adalah cermin dari pertanyaan yang lebih besar: seperti apa wajah keadilan dalam pendidikan tinggi Indonesia? Setiap kebijakan, sebaik apapun niatnya, akan selalu memiliki konsekuensi yang tidak terduga. TKA mungkin bisa menjadi solusi untuk masalah inflasi nilai, tetapi kita harus waspada agar tidak menciptakan masalah baru berupa beban finansial, stres berlebihan, dan penyempitan makna 'prestasi' itu sendiri.

Sebagai penutup, mari kita renungkan ini: Sistem seleksi yang ideal bukanlah yang paling rumit atau yang memiliki filter paling banyak, melainkan yang paling mampu mengenali potensi otentik dan usaha genuin setiap calon mahasiswa. Apakah TKA akan menjadi bagian dari solusi tersebut, atau justru menjadi batu sandungan baru, sangat tergantung pada bagaimana kebijakan ini dioperasionalkan dengan kebijaksanaan dan empati. Kepada para pengambil kebijakan, siswa, dan kita semua, tantangannya adalah menjaga agar semangat untuk berprestasi tidak terkubur oleh prosedur yang berbelit. Bagaimana pendapat Anda? Sudahkah kita menemukan keseimbangan yang tepat?