Rp 5,7 Juta di Jakarta: Apakah Ini Masih Bisa Disebut 'Upah Layak'?

Bayangkan ini: Anda bangun pagi di Jakarta, kota dengan biaya hidup yang terus meroket. Segelas kopi di warung bisa Rp 15 ribu, ongkos transportasi harian minimal Rp 30 ribu, belum lagi biaya sewa kamar kos yang sudah menyentuh angka Rp 2-3 juta di lokasi yang lumayan. Lalu, Anda diberi tahu bahwa upah minimum Anda untuk setahun ke depan adalah Rp 5,7 juta. Apakah angka itu terasa cukup? Atau justru membuat Anda menghitung ulang setiap pengeluaran dengan perasaan was-was?

Inilah pertanyaan yang menggantung di udara di sekitar Istana Merdeka hari ini. Suara ribuan buruh yang berkumpul bukan sekadar teriakan protes biasa; itu adalah gema dari perhitungan yang nyaris mustahil—bagaimana menyelaraskan angka di atas kertas dengan realitas keras kehidupan di ibu kota. Aksi yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh ini lebih dari sekadar agenda tahunan. Ini adalah babak terbaru dari sebuah narasi panjang tentang pertarungan untuk hidup yang bermartabat di tengah kota yang tak pernah berhenti menuntut.

Lebih dari Sekadar Angka: Membaca Ulang Makna 'Kelayakan'

UMP DKI Jakarta untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,7 juta. Secara nominal, ini adalah angka tertinggi secara nasional. Namun, benarkah gelar 'tertinggi' itu langsung setara dengan 'layak'? Presiden KSPI Said Iqbal, dalam aksi yang direncanakan berlangsung dua hari (29-30 Desember 2025), menegaskan bahwa penetapan ini perlu ditinjau ulang. Tuntutannya jelas: kenaikan yang lebih signifikan dan penetapan upah sektoral yang lebih adil.

Mengapa Rp 5,7 juta dinilai belum memadai? Mari kita lihat datanya. Berdasarkan survei Numbeo pada akhir 2024, Jakarta konsisten masuk dalam jajaran kota dengan biaya hidup termahal di Asia Tenggara, hanya kalah dari Singapura. Indeks biaya hidupnya sekitar 40% lebih tinggi daripada rata-rata kota besar di Indonesia. Sebuah studi terpisah dari lembaga riset ekonomi mencatat bahwa untuk hidup 'cukup'—bukan mewah—seorang lajang di Jakarta membutuhkan minimal Rp 7-8 juta per bulan. Angka ini mencakup akomodasi sederhana, transportasi, makanan bergizi, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan UMP yang diusulkan, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan.

Aksi yang berpusat di sekitar Istana Merdeka ini adalah simbolisasi yang kuat. Ini adalah upaya untuk membawa suara dari pinggiran jalan, pabrik, dan perkantoran langsung ke pusat kekuasaan. Lokasinya yang strategis bukan kebetulan; ini adalah pesan bahwa aspirasi buruh harus didengar oleh pembuat kebijakan tertinggi, bukan hanya disalurkan melalui birokrasi yang berbelit.

Opini: Kenaikan UMP Bukan Hanya Soal Matematika, Tapi Juga Soal Martabat

Di sini, saya ingin menyisipkan sebuah opini. Perdebatan tentang upah minimum sering kali terjebak dalam dikotomi: kepentingan buruh versus daya saing usaha. Pemerintah dan pengusaha kerap khawatir, kenaikan upah yang drastis akan membebani industri dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini adalah kekhawatiran yang valid. Namun, kita juga harus bertanya: apakah model pembangunan ekonomi kita berkelanjutan jika bertumpu pada upah yang terus-menerus tertahan?

Ada sebuah data unik yang sering terlewat. Menurut analisis dari International Labour Organization (ILO), peningkatan upah yang sejalan dengan produktivitas dan biaya hidup justru dapat menciptakan siklus ekonomi yang positif. Buruh dengan pendapatan yang memadai memiliki daya beli lebih tinggi, yang pada gilirannya menggerakkan pasar domestik. Mereka juga cenderung lebih sehat, lebih produktif, dan memiliki loyalitas lebih besar kepada perusahaan. Dengan kata lain, membayar upah layak bukanlah biaya, melainkan investasi.

UMP Rp 5,7 juta di Jakarta tahun 2026, jika dilihat dari kenaikan inflasi tahunan yang diproyeksikan tetap di atas 3%, mungkin hanya akan terasa sebagai kenaikan semu. Nilai riilnya terhadap barang dan jasa bisa jadi stagnan, atau bahkan turun. Inilah yang dirasakan oleh para buruh di lapangan. Mereka tidak hanya membandingkan angka dengan tahun lalu, tetapi juga dengan kekuatan beli mereka di pasar sehari-hari.

Apa yang Sebenarnya Diperjuangkan?

Tuntutan buruh dalam aksi ini melampaui sekadar menambah nominal. Mereka mendorong dua hal utama:

1. Peninjauan Kembali UMP 2026: Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan ulang komponen perhitungan, terutama dengan memasukkan indeks biaya hidup aktual di Jakarta secara lebih komprehensif, bukan hanya berdasarkan formula baku yang mungkin sudah kedaluwarsa.
2. Upah Sektoral yang Adil: Ini adalah poin kritis. UMP adalah lantai, tetapi kondisi setiap sektor industri berbeda. Buruh menuntut mekanisme penetapan upah yang lebih spesifik, yang mempertimbangkan kemampuan dan produktivitas masing-masing sektor, sehingga pekerja di industri yang lebih menguntungkan bisa mendapat kompensasi yang lebih baik.

Perjuangan ini, seperti ditegaskan KSPI, adalah perjuangan untuk kesejahteraan yang lebih baik. Ini tentang kemampuan untuk tidak hanya sekadar bertahan hidup (survive), tetapi juga untuk berkembang (thrive)—mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik untuk anak, perawatan kesehatan yang memadai, dan sedikit ruang untuk menabung atau beristirahat tanpa dihantui utang.

Menutup dengan Refleksi: Suara yang Harus Tetap Bergema

Ketika aksi dua hari ini usai dan massa buruh membubarkan diri, yang tersisa bukan hanya sampah selebaran atau kenangan lalu lintas yang macet. Yang seharusnya tertinggal adalah sebuah pertanyaan mendasar bagi kita semua, terutama para pemangku kebijakan: seperti apakah wajah Jakarta yang kita inginkan? Apakah kita ingin menjadi kota global yang hanya gemerlap di segelintir wilayah, sementara para penyokong ekonominya—para buruh—harus berjibaku untuk memenuhi kebutuhan paling dasar?

Dialog yang diharapkan oleh para buruh bukanlah sekadar pertemuan formal. Dialog itu harus menjadi ruang di mana angka-angka statistik dipertemukan dengan cerita-cerita riil dari lapangan. Mungkin, kita perlu mengingat bahwa di balik istilah 'UMP' dan 'produktivitas', ada manusia yang punya mimpi, keluarga untuk diberi makan, dan hak untuk hidup dengan martabat. Aksi di Istana Merdeka hari ini adalah pengingat yang nyaring. Sudahkah kita mendengarnya dengan sungguh-sungguh? Atau suara itu akan kembali tenggelam dalam hiruk-pikuk politik dan bisnis seperti biasa? Jawabannya, akan menentukan tidak hanya nasib ribuan buruh, tetapi juga arah keadilan sosial di kota kita ini.