Prabowo dan Seni Menerima Kritik: Dari Tudingan Militerisme ke Jalan Demokrasi yang Lebih Terbuka
Di tengah isu militerisme yang mengemuka, Presiden Prabowo Subianto justru mengubah narasi dengan menyambut kritik sebagai 'pengamanan'. Sebuah refleksi menarik tentang bagaimana kekuasaan seharusnya berjalan dalam demokrasi yang sehat.
Bayangkan sebuah ruangan penuh orang, di mana satu suara paling keras justru mengundang semua orang untuk menyuarakan ketidaksetujuannya. Itulah gambaran menarik yang tercipta saat Presiden Prabowo Subianto, dengan latar belakang militernya yang sering jadi bahan perdebatan, justru berdiri dan secara terbuka meminta kritik. Di tengah narasi yang kerap menghubungkannya dengan bayang-bayang militerisme, langkahnya ini seperti membalikkan panggung—dari sosok yang dikira akan menutup ruang dialog, menjadi pemimpin yang membukanya lebar-lebar.
Dalam acara Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor GBK, Senayan, bukan sekadar pidato seremonial yang ia sampaikan. Prabowo dengan lugas menanggapi tudingan yang selama ini mengikutinya seperti bayangan: upaya menghidupkan militerisme. Namun, alih-alih membantah dengan emosi, ia justru mengajak semua pihak untuk melihatnya melalui kacamata yang lebih objektif, dengan masukan dari para ahli tentang batas-batas kepemimpinan yang demokratis.
Bagi Prabowo, kritik dan koreksi bukanlah musuh yang harus dihindari. Ia menyebutnya sebagai bagian vital dari denyut nadi demokrasi. Dalam pandangannya, setiap kritik yang datang bukanlah serangan pribadi, melainkan bentuk nyata kepedulian dan mekanisme pengawasan publik. Ini adalah cara agar kekuasaan tidak melenceng dari rel konstitusi dan hukum yang berlaku.
"Kalau kritik malah kita harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan," ujarnya dengan nada yang tenang namun tegas. Pengakuan ini menarik, karena datang dari seorang pemimpin yang karakternya sering digambarkan kuat dan tegas. Ia mengakui bahwa tidak semua orang nyaman dikritik, tetapi justru dalam ketidaknyamanan itulah ruang untuk perbaikan kebijakan dan pencegahan kesalahan terbuka.
Ada sebuah data menarik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada akhir 2024 yang menunjukkan bahwa sekitar 65% publik merasa ruang kritik terhadap pemerintah semakin menyempit dalam beberapa tahun terakhir. Pernyataan Prabowo ini, jika diimplementasikan secara konsisten, bisa menjadi angin segar dan sekaligus ujian nyata. Bisakah budaya politik kita beralih dari yang defensif menjadi lebih reflektif? Opini saya, ini bukan sekadar retorika. Ini adalah peluang untuk menetapkan preseden baru—di mana pemimpin tidak takut dikoreksi, dan publik tidak ragu menyampaikan pemikirannya dengan santun.
Pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak diukur dari sepinya kritik, tetapi dari bagaimana kritik itu ditanggapi. Pernyataan Prabowo di GBK itu mungkin baru sebuah permulaan, sebuah janji yang ditaburkan di udara. Tantangan sebenarnya ada pada eksekusi sehari-hari: apakah ruang dialog benar-benar akan dibuka, ataukah ini hanya menjadi bagian dari orasi belaka? Sebagai warga negara, mungkin inilah saatnya kita tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga mengamati tindakan nyata. Karena dalam demokrasi, sikap terbuka pemimpin dan keberanian masyarakat untuk menyampaikan aspirasi adalah dua sisi mata uang yang sama-sama berharga. Mari kita lihat, apakah babak baru ini akan menjadi turning point, atau sekadar footnote dalam sejarah politik kita.