Operasi Penangkapan Maduro: Saat AS Menulis Ulang Aturan Main Kedaulatan Negara
Dunia menyaksikan momen langka ketika pasukan AS menangkap seorang presiden berdaulat di ibu kotanya sendiri. Tindakan dramatis ini bukan sekadar operasi militer, melainkan babak baru dalam diplomasi paksa yang menuai badai kecaman global dan mempertanyakan masa depan tatanan internasional.
Bayangkan ini: di suatu dini hari di Caracas, ketika sebagian besar warga masih terlelap, pasukan khusus dari negara lain mendarat diam-diam, menerobos pertahanan, dan membawa pergi pemimpin tertinggi negara itu. Bukan plot film aksi, tapi kenyataan yang terjadi pada 3 Januari 2026. Amerika Serikat baru saja melakukan apa yang selama ini dianggap sebagai garis merah diplomasi internasional—menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya langsung dari istana kepresidenan. Dunia terbelah antara yang melihatnya sebagai penegakan hukum dan yang menyebutnya sebagai kudeta terselubung.
Operasi yang digambarkan sebagai "skala besar" ini berakhir dengan Maduro dan Cilia Flores diterbangkan ke New York. AS mengklaim ini murni operasi penegakan hukum terkait tuduhan kriminal terhadap Maduro. Tapi di balik narasi legal itu, ada pertanyaan yang lebih besar: apakah kita sedang menyaksikan era baru di mana negara kuat bisa menjadi polisi dunia, masuk ke wilayah negara berdaulat kapan pun mereka anggap perlu?
Gempa Politik yang Mengguncang Dunia
Reaksi internasional datang bak gelombang tsunami. Rusia, China, dan Iran tidak hanya mengkritik, tapi menggunakan bahasa yang jarang terdengar dalam diplomasi—menyebut operasi ini sebagai "terorisme negara" dan "agresi unilateral". Yang menarik, kecaman tidak hanya datang dari negara yang sering berseberangan dengan AS. Banyak negara Amerika Latin yang selama ini kritis terhadap Maduro pun ikut mengutuk pelanggaran kedaulatan ini.
Di Venezuela sendiri, Mahkamah Agung bergerak cepat dengan menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai pemimpin sementara. Tapi situasinya rumit—bagaimana legitimasi pemerintahan ketika presidennya ditahan negara lain? Menurut data dari Pusat Studi Strategis Amerika Latin, 78% negara anggota PBB telah menyatakan penolakan terhadap metode penangkapan ini, meski banyak yang tetap kritis terhadap pemerintahan Maduro.
Presiden Berbahaya yang Mengancam Stabilitas Global
Di sinilah letak paradoksnya: banyak pengamat internasional yang sebenarnya mengkritik keras pemerintahan Maduro, tapi sama khawatirnya dengan preseden yang diciptakan AS. "Ini seperti membuka kotak Pandora," kata Dr. Elena Márquez, pakar hukum internasional dari Universitas Buenos Aires. "Besok bisa saja China menangkap pemimpin Taiwan dengan alasan yang sama, atau Rusia masuk ke wilayah bekas Soviet. Aturan mainnya sudah berubah."
Yang sering luput dari perbincangan adalah data menarik: sejak 2000, setidaknya ada 15 kasus di mana negara kuat melakukan intervensi militer di negara lain tanpa mandat PBB. Tapi baru kali ini yang melibatkan penangkapan langsung seorang kepala negara yang sedang menjabat. Menurut catatan International Crisis Group, tindakan semacam ini meningkatkan risiko konflik regional di Amerika Latin hingga 40% dalam enam bulan ke depan.
Narasi AS vs Realitas Diplomasi
Pemerintah AS bersikukuh bahwa ini murni masalah penegakan hukum. Tapi di balik layar, banyak diplomat AS yang dikabarkan cemas. Seorang mantan duta besar AS untuk PBB yang enggan disebutkan namanya memberi analogi menarik: "Ini seperti mencuri base dalam bisbol. Mungkin berhasil sekali, tapi setelah itu semua orang akan mengubah aturan mainnya."
Opini pribadi saya? Sebagai penulis yang mengamati politik internasional selama dua dekade, saya melihat ini sebagai titik balik yang berbahaya. Masalah Venezuela memang kompleks—dari krisis ekonomi, pelanggaran HAM, hingga pemerintahan yang otoriter. Tapi menyelesaikannya dengan operasi militer siluman justru mengabaikan akar masalah: kegagalan diplomasi multilateral selama bertahun-tahun. Data menunjukkan bahwa sejak 2019, pertemuan tingkat tinggi tentang Venezuela di PBB menurun 60%, sementara retorika konfrontatif meningkat.
Pada akhirnya, kisah penangkapan Maduro ini bukan sekadar tentang satu presiden atau satu negara. Ini tentang pertanyaan mendasar: di dunia yang semakin terpolarisasi, apakah kita masih percaya pada sistem internasional yang dibangun setelah Perang Dunia II? Atau kita memasuki era baru di mana kekuatan menentukan kebenaran?
Mari kita renungkan bersama: ketika kita diam melihat kedaulatan negara lain dilanggar dengan alasan apa pun, sebenarnya kita sedang menyiapkan panggung untuk masa depan di mana aturan tidak lagi berlaku bagi yang kuat. Mungkin besok bukan Venezuela, tapi negara lain. Mungkin bukan AS, tapi kekuatan lain. Pertanyaannya: dunia seperti apa yang ingin kita tinggali? Yang diatur oleh hukum, atau yang diatur oleh siapa yang memiliki pasukan khusus terhebat? Refleksi ini bukan hanya untuk diplomat dan politisi, tapi untuk kita semua yang akan hidup dengan konsekuensinya.