Mimpi 500 Sekolah Rakyat Prabowo: Bukan Sekadar Angka, Tapi Pintu Masa Depan untuk Anak-Anak Indonesia
Target 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 bukan hanya soal infrastruktur. Ini adalah upaya membuka akses pendidikan berkualitas bagi yang paling membutuhkan.
Bayangkan seorang anak berusia 10 tahun di pelosok Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi, ia berjalan kaki 5 kilometer melewati jalan berbatu untuk sampai ke sekolah. Buku pelajarannya sudah usang, atap kelasnya bocor saat hujan, dan gurunya harus mengajar tiga kelas sekaligus. Tiba-tiba, sebuah sekolah baru berdiri di desanya—gratis, dengan fasilitas lengkap, dan guru-guru yang berdedikasi. Bagi anak itu, itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah portal menuju masa depan yang sebelumnya hanya ada dalam mimpi. Inilah esensi dari program Sekolah Rakyat yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto—sebuah upaya untuk mengubah cerita-cerita tentang keterbatasan menjadi narasi peluang.
Target ambisius 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 seringkali hanya dilihat sebagai angka dan target fisik. Namun, jika kita menyelami lebih dalam, ini adalah komitmen struktural untuk memutus salah satu rantai terkuat kemiskinan: ketiadaan akses terhadap pendidikan bermutu. Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi tersingkir, menawarkan bukan hanya bangku sekolah, tetapi ekosistem belajar yang holistik. Dalam pidatonya, Prabowo sering menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah modal utama bangsa. Sekolah Rakyat adalah perwujudan konkret dari filosofi itu—sebuah investasi jangka panjang yang menempatkan manusia, khususnya yang paling rentan, di garis terdepan pembangunan.
Lebih Dari Sekadar Gedung: Filosofi di Balik Sekolah Rakyat
Konsep Sekolah Rakyat menarik karena ia mencoba menjawab kegagalan model lama. Bukan sekadar membangun gedung lalu menelantarkannya. Model ini dirancang dengan tiga pilar utama: gratis sepenuhnya, fasilitas yang memadai dan relevan, serta kurikulum yang terintegrasi. Gratis di sini berarti benar-benar membebaskan orang tua dari beban seragam, buku, hingga uang pangkal—hal-hal sepele yang seringkali menjadi penghalang terbesar bagi keluarga pra-sejahtera.
Fasilitas yang dimaksud juga bukan sekadar ruang kelas. Beberapa Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi, misalnya di Lombok dan Sulawesi Selatan, dilengkapi dengan perpustakaan digital, laboratorium dasar, dan akses internet untuk membuka jendela dunia bagi siswa. Yang paling menarik adalah pendekatan kurikulumnya. Selain mengajarkan ilmu pengetahuan dasar, sekolah-sekolah ini menekankan pembangunan karakter, keterampilan vokasional (seperti pertukangan dasar, tata boga, atau digital marketing), dan tentu saja, nilai-nilai nasionalisme yang kontekstual. Ini adalah upaya untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga tangguh, terampil, dan mencintai tanah airnya.
Data dan Realita di Lapangan: Sejauh Mana Perkembangannya?
Hingga awal 2026, laporan dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa sudah lebih dari 200 Sekolah Rakyat yang beroperasi dan aktif. Angka ini cukup signifikan, namun tantangannya terletak pada pemerataan dan keberlanjutan. Sebuah studi independen oleh Lembaga Survei Pendidikan Indonesia (2025) menemukan bahwa 85% Sekolah Rakyat berada di wilayah Jawa dan Sumatera. Artinya, masih ada pekerjaan rumah besar untuk menjangkau wilayah Indonesia Timur, yang justru seringkali memiliki indeks kesulitan akses pendidikan tertinggi.
Data unik lainnya berasal dari profil siswa. Sekitar 70% siswa Sekolah Rakyat adalah anak dari keluarga yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Regional. Hampir 40% adalah anak pertama dalam keluarganya yang berkesempatan mengenyam pendidikan hingga jenjang menengah. Ini adalah statistik yang powerful. Setiap anak di dalam angka itu mewakili sebuah keluarga yang potensial mengalami mobilitas sosial. Namun, target 500 sekolah hingga 2029 berarti perlu ada percepatan hampir 100 sekolah per tahun. Pertanyaannya, apakah kapasitas anggaran, logistik, dan penyediaan guru berkualitas dapat mengejar target kuantitas tersebut tanpa mengorbankan kualitas?
Opini: Antara Ambisi dan Tantangan Keberlanjutan
Di sini, saya ingin menyampaikan sebuah opini yang mungkin kontroversial. Program Sekolah Rakyat adalah langkah yang tepat dan mulia. Ia menyentuh akar masalah. Namun, fokus kita seringkali terjebak pada angka "500" dan tahun "2029". Padahal, tantangan sebenarnya justru dimulai setelah pita peresmian dipotong. Keberlanjutan adalah kunci yang sering terlupakan.
Membangun sekolah itu (relatif) mudah dengan anggaran negara. Yang sulit adalah memastikan sekolah itu tetap hidup sepuluh, dua puluh tahun ke depan. Memastikan guru-guru terbaik tetap betah mengajar di daerah terpencil. Memastikan kurikulum terus relevan dengan perubahan zaman. Memastikan lulusannya benar-benar terserap di dunia kerja atau dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi. Tanpa sistem pendukung yang kuat—mulai dari pelatihan guru berkelanjutan, keterlibatan masyarakat, hingga kemitraan dengan industri lokal—Sekolah Rakyat berisiko menjadi proyek fisik yang megah, namun miskin dampak jangka panjang.
Oleh karena itu, target 2029 seharusnya bukan hanya tentang menyelesaikan 500 bangunan. Ia harus menjadi milestone untuk menciptakan 500 ekosistem pendidikan yang mandiri, berdaya, dan menjadi kebanggaan komunitasnya. Ini membutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan lokal sejak dari perencanaan.
Penutup: Sebuah Investasi yang Tak Terukur Harganya
Pada akhirnya, program Sekolah Rakyat ini mengajak kita semua untuk merenung. Apa ukuran keberhasilan sebuah bangsa? Apakah pertumbuhan ekonomi semata, atau bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mempersiapkan generasi termudanya, terutama yang berasal dari lapisan sosial paling bawah? Setiap anak yang duduk di bangku Sekolah Rakyat membawa serta mimpi keluarganya. Setiap guru yang mengajar di sana adalah pahlawan yang membentuk karakter bangsa.
Target 500 sekolah hingga 2029 adalah kompas, bukan garis finis. Ia menunjukkan arah yang harus kita tuju bersama. Keberhasilannya tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat, perusahaan melalui program CSR, akademisi, dan bahkan kita sebagai masyarakat umum punya peran. Bisa dengan menjadi relawan pengajar, mendonasikan buku, atau sekadar menyebarkan informasi tentang pentingnya pendidikan inklusif. Mari kita lihat angka 500 itu bukan sebagai statistik, tetapi sebagai 500 peluang baru, 500 komunitas yang dibangkitkan, dan ribuan cerita masa depan yang akan ditulis oleh anak-anak Indonesia. Karena ketika kita membuka satu pintu sekolah, sejatinya kita sedang membuka ribuan pintu masa depan.