Mengurai Benang Kusut Kejahatan: Bagaimana Lingkungan Sosial Membentuk Perilaku Kriminal?
Ternyata, angka kriminalitas bukan sekadar statistik. Ada cerita kompleks tentang ketimpangan, tekanan sosial, dan harapan yang patah di balik setiap kasus.
Ketika Seorang Anak Bertanya: "Mengapa Orang Mencuri?"
Beberapa tahun lalu, keponakan saya yang masih duduk di bangku SD tiba-tiba bertanya dengan polos, "Om, kenapa ada orang yang mau jadi pencuri? Bukannya itu dosa?" Pertanyaan sederhana itu justru membuat saya terdiam cukup lama. Bagaimana menjelaskan fenomena kriminalitas yang kompleks kepada seorang anak? Jawaban saya waktu itu mungkin terlalu disederhanakan, tetapi pertanyaan itu menggelitik pikiran: benarkah kejahatan selalu berasal dari niat jahat individu semata, atau ada faktor lain yang mendorong seseorang melangkah ke zona abu-abu tersebut?
Kita sering melihat berita kriminalitas sebagai peristiwa terisolasi—seorang perampok yang ditangkap, kasus penipuan online, atau tawuran antar kelompok. Namun, jika kita tarik benang merahnya, ada pola yang konsisten muncul: banyak pelaku kejahatan berasal dari lingkungan dengan tekanan sosial-ekonomi yang tinggi. Ini bukan pembenaran, melainkan upaya memahami akar masalah yang seringkali lebih dalam dari yang terlihat di permukaan.
Kemiskinan: Bukan Hanya Tentang Uang yang Tak Cukup
Banyak yang mengira kemiskinan hanya soal angka di rekening bank. Padahal, kemiskinan adalah kondisi multidimensi yang menciptakan efek domino. Bayangkan seseorang yang bangun pagi tanpa kepastian makan siang, tanpa prospek pekerjaan yang jelas, sementara di sekelilingnya ia melihat kemewahan yang dipamerkan melalui media sosial. Psikolog sosial menyebut ini sebagai "relative deprivation"—perasaan tertinggal secara relatif meskipun kebutuhan dasar mungkin terpenuhi.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan daerah dengan tingkat pengangguran tinggi cenderung memiliki angka kriminalitas properti (pencurian, perampokan) yang lebih besar. Namun, yang menarik adalah penelitian dari Universitas Indonesia yang menemukan bahwa yang lebih berperan bukan semata angka pengangguran, melainkan rasio ketimpangan pendapatan. Ketika gap antara si kaya dan si miskin terlalu lebar, muncul perasaan ketidakadilan yang bisa menjadi pemicu perilaku menyimpang.
Lingkungan Sosial: Laboratorium Perilaku Manusia
Pernah mendengar teori "jendela pecah" (broken windows theory)? Teori ini menyebutkan bahwa lingkungan fisik yang terabaikan—tembok penuh coretan, lampu jalan mati, trotoar rusak—dapat memberi sinyal bahwa di area tersebut aturan tidak ditegakkan. Sinyal ini secara tidak langsung bisa mendorong peningkatan perilaku antisosial. Namun, saya punya pendapat yang sedikit berbeda: lingkungan sosial lebih berpengaruh daripada lingkungan fisik.
Sebuah komunitas dengan ikatan sosial yang kuat, meskipun secara ekonomi kurang mampu, seringkali mampu menekan angka kriminalitas. Sebaliknya, daerah yang secara ekonomi maju tetapi individualistik justru rentan terhadap kejahatan kerah putih (white-collar crime). Di sini kita melihat paradoks menarik: koneksi sosial bisa menjadi tameng yang lebih efektif daripada sekadar peningkatan pendapatan.
Pendidikan: Bukan Sekadar Ijazah, Tapi Jalan Keluar
Saya pernah berbincang dengan mantan narapidana yang kini menjadi pengusaha kecil. Katanya, "Dulu saya pikir pendidikan cuma buat orang yang punya uang. Keluarga saya tidak mampu, jadi saya cari jalan cepat: ikut geng motor." Ceritanya berubah ketika di dalam lapas ia mendapatkan pelatihan keterampilan dan pendampingan mental.
Pendidikan—dalam arti luas, bukan hanya formal—berperan sebagai social elevator yang memberikan alternatif jalan hidup. Sayangnya, akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat timpang. Data UNESCO menunjukkan bahwa anak dari keluarga berpendapatan rendah memiliki kemungkinan 5 kali lebih besar putus sekolah dibandingkan anak dari keluarga mampu. Ini menciptakan siklus yang sulit terputus: kurang pendidikan → peluang kerja terbatas → tekanan ekonomi → potensi kriminalitas.
Opini: Melampaui Hukuman, Menuju Pemulihan
Di sini saya ingin menyampaikan perspektif yang mungkin kontroversial: sistem peradilan kita terlalu fokus pada retribusi (pembalasan) daripada restorasi (pemulihan). Kita bangun lebih banyak penjara daripada pusat pelatihan keterampilan untuk mantan narapidana. Padahal, penelitian dari Norwegia—negara dengan tingkat residivisme (pengulangan kejahatan) terendah di dunia—menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi menghasilkan masyarakat yang lebih aman dalam jangka panjang.
Bayangkan jika anggaran untuk membangun satu blok sel penjara dialihkan untuk membuat pusat pelatihan teknik, kewirausahaan, dan konseling mental di daerah rawan kriminal. Investasi semacam ini mungkin tidak memberikan hasil instan, tetapi dalam 5-10 tahun, kita bisa memutus mata rantai kejahatan yang bersumber dari keterbatasan kesempatan.
Cerita dari Lapangan: Ketika Komunitas Mengambil Alih
Saya ingat kisah dari seorang teman yang bekerja di LSM di daerah kumuh Jakarta. Di sana, angka pencurian sempat sangat tinggi. Alih-alih meminta penambahan patroli polisi, warga setempat—dengan difasilitasi LSM—membentuk kelompok pengawasan lingkungan yang unik. Mereka tidak main hakim sendiri, tetapi membuat sistem early warning dan pendampingan bagi remaja yang diidentifikasi rentan terpengaruh geng.
Yang lebih menarik, mereka membuat "bank waktu" di mana warga bisa menabung jam kerja sukarela (membersihkan lingkungan, mengajar anak-anak) untuk kemudian bisa "menariknya" saat membutuhkan bantuan. Dalam dua tahun, tidak hanya kriminalitas yang turun 40%, tetapi ikatan sosial di komunitas tersebut menguat secara signifikan. Ini membuktikan bahwa solusi terbaik sering datang dari dalam komunitas itu sendiri, bukan dari intervensi luar yang dipaksakan.
Refleksi Akhir: Kita Semua Terhubung dalam Jaring Ini
Membahas kriminalitas dan kondisi sosial-ekonomi seperti melihat bayangan sendiri di cermin yang retak. Setiap retakan mewakili ketimpangan yang kita ciptakan bersama sebagai masyarakat. Setiap bagian yang buram merefleksikan sistem yang belum sepenuhnya adil. Pertanyaan mendasar bukan lagi "siapa yang salah", tetapi "bagaimana kita memperbaiki struktur yang memungkinkan kesalahan itu terjadi berulang?"
Mungkin kita perlu mulai dengan mengubah cara pandang: dari melihat pelaku kejahatan sebagai "monster" yang harus dijauhkan, menjadi melihat mereka sebagai produk dari sistem yang belum sepenuhnya inklusif. Ini tidak berarti menghapus tanggung jawab individu, tetapi mengakui bahwa pencegahan kejahatan yang efektif dimulai dari menciptakan masyarakat di mana setiap orang punya peluang nyata untuk hidup layak tanpa harus melanggar hukum. Lain kali jika ada anak bertanya seperti keponakan saya, mungkin jawabannya bisa lebih optimis: "Ada orang yang mencuri karena mereka belum menemukan jalan lain. Tugas kitalah membantu membuka lebih banyak jalan."