Ketika Ruang Kelas Berubah Medan Laga: Refleksi Kekerasan Siswa Terhadap Guru di Luwu Utara

Dari Papan Tulis ke Ruang Gawat Darurat

Bayangkan ini: pagi yang seharusnya diisi dengan deretan rumus matematika atau diskusi sejarah, tiba-tiba berubah menjadi adegan yang lebih mirip film aksi. Di sebuah ruang kelas di SMP Negeri 1 Baebunta Selatan, Luwu Utara, bukan kapur tulis yang berterbangan, melainkan pukulan. Bukan pertanyaan siswa yang memenuhi udara, melainkan teriakan dan darah. Senin, 26 Januari 2026, menjadi hari di mana garis antara pendidik dan yang dididik ternyata bisa begitu mudah dilanggar dengan kekerasan fisik.

Arpan Lisman, guru berusia 28 tahun, datang ke sekolah dengan niat membagikan ilmu. Ia pulang dengan wajah lebam dan luka di pelipis—bukan karena kecelakaan, tapi karena tangan seorang siswa berinisial MY (16) yang merasa tersinggung ditegur karena bolos. Ironisnya, insiden ini justru viral bukan karena prestasi akademik, tapi karena rekaman kekerasan yang beredar luas di media sosial. Seolah-olah ruang pendidikan telah kehilangan auranya sebagai tempat mencerdaskan, berganti menjadi arena konflik yang memalukan.

Mengurai Benang Kusut di Balik Tinju

Menurut penelusuran yang dilakukan oleh Tim Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Luwu Utara, konflik ini berawal sederhana: pengecekan kehadiran siswa. Arpan menemukan beberapa anak tidak berada di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Saat ia menegur mereka untuk kembali, salah satu siswa menolak dengan cara paling primitif—menggunakan kekuatan fisik. Beberapa kali pukulan dilayangkan hingga guru tersebut terjatuh dan terluka.

Yang menarik dari kasus ini adalah pola yang semakin sering kita lihat belakangan ini. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, dalam tiga tahun terakhir, kasus kekerasan siswa terhadap guru meningkat sekitar 23% secara nasional. Bukan hanya di kota besar, tapi justru banyak terjadi di daerah seperti Luwu Utara. Ini menunjukkan bahwa masalahnya sistemik, bukan sekadar insiden individual.

AKBP Nugraha Pamungkas sebagai Kapolres setempat menegaskan bahwa proses hukum tetap akan berjalan meski pelaku masih di bawah umur. Namun, di sinilah dilemanya: bagaimana menyeimbangkan antara memberikan efek jera dan tetap mempertimbangkan masa depan anak yang masih sangat muda? Sistem peradilan anak memang memiliki mekanisme khusus, tapi apakah itu cukup untuk menyembuhkan luka psikologis korban dan mengembalikan wibawa institusi pendidikan?

Lebih Dalam dari Sekadar Konflik Guru-Murid

Sebagai penulis yang banyak mengamati dinamika pendidikan, saya melihat ada tiga lapisan masalah yang tumpang tindih dalam kasus ini. Pertama, krisis otoritas di ruang kelas. Guru tidak lagi dipandang sebagai figur yang patut dihormati, tapi sering dilihat sebagai "musuh" yang membatasi kebebasan. Kedua, degradasi nilai kesopanan dalam masyarakat digital. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan di mana konten kekerasan mudah diakses, sementara nilai-nilai kesantunan semakin terpinggirkan.

Ketiga, dan ini yang paling mengkhawatirkan, komunikasi yang terputus antara sekolah dan keluarga. Banyak orang tua sekarang lebih sibuk bekerja daripada mendengarkan keluhan anak tentang sekolah. Sebaliknya, guru seringkali tidak memiliki akses yang memadai untuk memahami kondisi psikologis siswa di luar jam pelajaran. Terciptalah jurang pemahaman yang suatu saat bisa meledak menjadi kekerasan, seperti yang terjadi di Luwu Utara.

Fakta unik yang jarang dibahas: penelitian dari Universitas Pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa 68% kasus kekerasan di sekolah melibatkan siswa yang mengalami kesulitan akademik namun tidak mendapatkan pendampingan yang tepat. Mereka frustrasi, merasa terpojok, dan akhirnya melampiaskan dengan cara yang salah. MY, siswa yang menganiaya gurunya, mungkin bukan sekadar anak nakal, tapi juga korban dari sistem yang gagal memberinya ruang untuk berkembang sesuai kemampuannya.

Membangun Jembatan, Bukan Tembok

Solusi yang ditawarkan biasanya bersifat reaktif: hukuman, pembinaan, atau pemindahan sekolah. Tapi saya percaya kita perlu pendekatan yang lebih proaktif dan holistik. Pertama, sekolah perlu mengembangkan program emotional intelligence training bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru. Konflik akan selalu ada, yang penting adalah bagaimana mengelolanya tanpa kekerasan.

Kedua, orang tua harus lebih terlibat dalam ekosistem pendidikan anak. Bukan sekadar datang saat ada masalah, tapi secara rutin berkomunikasi dengan guru tentang perkembangan anak—baik akademik maupun karakter. Ketiga, masyarakat sekitar sekolah perlu berperan sebagai "komunitas pengawas" yang ramah. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pendidikan.

Penutup: Bukan Akhir Cerita

Kasus Arpan Lisman di Luwu Utara mungkin akan selesai secara hukum dalam beberapa bulan ke depan. Tapi dampaknya akan terus terasa—bagi korban yang harus memulihkan trauma, bagi pelaku yang harus membayar konsekuensi perbuatannya, bagi sekolah yang kehilangan sebagian kepercayaan, dan bagi kita semua sebagai masyarakat yang peduli dengan masa depan pendidikan.

Pertanyaan reflektif untuk kita renungkan bersama: Sudah sejauh mana kita sebagai orang tua, pendidik, atau anggota masyarakat berkontribusi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan manusiawi? Apakah kita lebih sering menyalahkan ketika terjadi masalah, atau justru mencari cara untuk memperbaiki sistem?

Mari kita jadikan insiden menyedihkan ini sebagai momentum untuk membangun kembali fondasi pendidikan yang lebih kuat. Bukan dengan ketakutan dan hukuman, tapi dengan pemahaman, komunikasi, dan komitmen bersama bahwa ruang kelas harus tetap menjadi tempat yang paling aman untuk belajar—baik bagi siswa maupun guru. Karena ketika seorang guru takut masuk kelas, bukan hanya pendidikan yang terluka, tapi masa depan bangsa yang terancam.

Bagaimana pendapat Anda? Apa solusi paling efektif menurut Anda untuk mencegah terulangnya kekerasan di lingkungan sekolah? Mari berdiskusi di kolom komentar dengan tetap menjaga etika dan saling menghargai pendapat.