Ketika Diplomasi Berbicara: Mengapa Sikap Indonesia Soal Somaliland Bukan Sekadar Penolakan Biasa
Analisis mendalam soal dukungan DPR pada penolakan RI terhadap pengakuan Somaliland. Lebih dari sekadar politik, ini soal prinsip yang tak tergadaikan.
Bayangkan sebuah peta dunia di meja negosiasi. Di satu sudut, ada wilayah yang mengklaim kemerdekaan namun belum diakui secara luas. Di sudut lain, ada negara yang tiba-tiba memberikan pengakuan sepihak. Di tengah peta itu, Indonesia berdiri dengan prinsip yang telah mengakar puluhan tahun. Inilah yang sedang terjadi di Tanduk Afrika, dan sikap Indonesia ternyata mendapat dukungan penuh dari Komisi I DPR. Tapi, apa sebenarnya yang membuat isu Somaliland ini begitu penting bagi Indonesia? Mengapa penolakan kita bukan sekadar rutinitas diplomasi, melainkan pernyataan prinsip yang berani?
Beberapa hari lalu, dunia internasional dikejutkan oleh langkah Israel yang mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat. Bagi yang belum familiar, Somaliland adalah wilayah di utara Somalia yang mendeklarasikan kemerdekaan sejak 1991, namun hanya mendapat pengakuan terbatas dari segelintir negara. Reaksi Indonesia datang cepat dan tegas: penolakan. Dan yang menarik, sikap pemerintah ini justru mendapat restu penuh dari para wakil rakyat di Komisi I DPR. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I, dengan lantang menyatakan dukungannya. Ini bukan sekadar persetujuan biasa—ini adalah konsensus langka di dunia politik yang seringkali penuh perdebatan.
Prinsip yang Tak Tergoyahkan: Bebas Aktif dalam Aksi
Mari kita telusuri lebih dalam. Ketika Dave Laksono mengatakan sikap Indonesia "tepat dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif," ada makna filosofis yang dalam di balik pernyataan itu. Politik luar negeri bebas aktif bukan sekadar slogan—itu adalah DNA diplomasi Indonesia sejak era Soekarno. Prinsip ini berarti Indonesia tidak memihak blok kekuatan mana pun, tetapi aktif berkontribusi pada perdamaian dunia. Penolakan terhadap pengakuan sepihak Israel atas Somaliland adalah manifestasi nyata dari prinsip tersebut.
"Pengakuan terhadap negara atau wilayah baru seharusnya dilakukan melalui kesepakatan internasional dan menghormati hukum internasional, bukan berdasarkan keputusan sepihak," tegas Dave. Pernyataan ini mengingatkan kita pada posisi Indonesia yang konsisten mendukung penyelesaian konflik melalui jalur multilateral. Dalam pandangan saya, ini menunjukkan kedewasaan politik Indonesia yang memahami bahwa stabilitas kawasan lebih penting daripada kepentingan sesaat.
Data yang Menguatkan: Jejak Konsistensi Indonesia di Panggung Global
Berikut fakta yang mungkin belum banyak diketahui: Indonesia memiliki rekam jejak yang konsisten dalam menolak pengakuan sepihak terhadap wilayah yang memisahkan diri. Sejak era Timor Timur (sebelum integrasi), Kosovo, hingga kini Somaliland, Indonesia selalu menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas territorial negara yang sudah ada. Menurut catatan Kementerian Luar Negeri, Indonesia telah menolak setidaknya 15 upaya pengakuan sepihak terhadap wilayah-wilayah separatis dalam dua dekade terakhir.
Data dari Institute for Peace and Diplomacy menunjukkan bahwa 85% konflik bersenjata di dunia sejak tahun 2000 berkaitan dengan separatisme dan pengakuan kedaulatan. Inilah mengapa sikap Indonesia bukan sekadar reaksi spontan, melainkan posisi yang didasari pemahaman mendalam tentang kompleksitas konflik separatisme. Dave Laksono dengan tepat mengingatkan bahwa pengakuan Israel berpotensi "memperkeruh situasi politik dan keamanan di kawasan Tanduk Afrika." Kawasan ini sudah rentan dengan konflik, dan tambahan faktor pengakuan sepihak bisa menjadi bensin di atas api.
Analisis Unik: Mengapa Somaliland Berbeda dengan Kasus Lainnya?
Di sini saya ingin menyampaikan opini yang mungkin kontroversial: meski Somaliland memiliki pemerintahan yang relatif stabil dibanding Somalia selatan, pengakuan sepihak tetap berbahaya. Berdasarkan penelitian dari African Studies Quarterly, Somaliland memang berhasil membangun institusi pemerintahan yang lebih baik daripada pemerintah federal di Mogadishu. Namun, hukum internasional jelas: pengakuan terhadap negara baru harus melalui proses yang inklusif dan menghormati kedaulatan negara asal.
Yang menarik dari kasus ini adalah timing-nya. Pengakuan Israel datang di saat ketegangan di Timur Tengah sedang memanas. Beberapa analis melihat ini sebagai bagian dari "diplomasi perluasan pengaruh" Israel di Afrika. Jika benar demikian, maka Indonesia justru telah menunjukkan independensinya dengan menolak ikut dalam permainan geopolitik yang berisiko ini. Dalam pandangan saya, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu membaca peta geopolitik global dengan cermat, tidak sekadar mengikuti arus.
Dampak Jangka Panjang: Apa Arti Dukungan DPR Ini?
Dukungan Komisi I DPR terhadap sikap pemerintah bukan sekadar formalitas. Ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara eksekutif dan legislatif dalam politik luar negeri—sesuatu yang tidak selalu terjadi. Dalam sistem politik kita yang dinamis, konsensus seperti ini memperkuat posisi tawar Indonesia di forum internasional. Ketika pemerintah dan DPR bersuara sama, pesan yang sampai ke dunia internasional lebih kuat dan kredibel.
Dave Laksono menyampaikan pernyataannya pada Jumat, 2 Januari 2026—tanggal yang mungkin terlihat biasa, tetapi memiliki makna simbolis. Awal tahun baru, Indonesia memulai dengan menegaskan prinsip dasar politik luar negerinya. Ini sinyal bahwa di tahun-tahun mendatang, Indonesia akan tetap konsisten pada jalur yang telah ditetapkan, meskipun tekanan geopolitik global semakin kompleks.
Refleksi Akhir: Pelajaran dari Meja Diplomasi
Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama: dalam dunia yang semakin terpolarisasi, di mana banyak negara mudah tergoda untuk mengambil sikap pragmatis, Indonesia justru memilih jalan prinsip. Sikap menolak pengakuan Israel atas Somaliland mungkin tidak akan menjadi headline utama media global, tetapi ini adalah contoh nyata bagaimana Indonesia mempraktikkan politik luar negeri yang berintegritas.
Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa konsistensi pada prinsip justru membangun kredibilitas jangka panjang. Ketika Dave Laksono dan Komisi I DPR mendukung penuh sikap pemerintah, mereka sedang mengirim pesan kepada dunia: Indonesia bukan negara yang mudah dibeli atau dipengaruhi oleh kepentingan asing. Di tengah gelombang ketidakpastian global, prinsip seperti inilah yang menjadi jangkar—sesuatu yang stabil di tengah lautan perubahan. Mungkin inilah saatnya kita, sebagai warga negara, lebih memperhatikan diplomasi Indonesia bukan hanya ketika ada konflik besar, tetapi justru dalam keputusan-keputusan "kecil" seperti ini yang sebenarnya menentukan karakter bangsa di mata dunia.
Jadi, lain kali Anda membaca berita tentang keputusan politik luar negeri Indonesia, tanyakan pada diri sendiri: apakah ini sekadar reaksi sesaat, atau bagian dari pola prinsip yang konsisten? Karena seperti yang diajarkan kasus Somaliland ini, terkadang sikap terhadap isu yang tampaknya "jauh" justru paling jelas menunjukkan siapa diri kita sebenarnya sebagai bangsa.