Gunungan Kayu Pasca Banjir Aceh Tamiang: Antara Ancaman Lingkungan dan Peluang Ekonomi yang Terabaikan

Bayangkan sebuah pemandangan yang terasa seperti adegan dari film pasca-apokaliptik: ribuan batang kayu, beberapa seukuran truk kontainer, berserakan tak beraturan di sepanjang aliran sungai dan lahan pertanian. Inilah realitas yang kini dihadapi warga Aceh Tamiang pasca banjir besar yang melanda. Bukan hanya air yang surut, tapi juga meninggalkan 'warisan' berupa gunungan kayu yang membingungkan. Apa yang harus dilakukan dengan material raksasa ini? Di satu sisi, ia adalah ancaman ekologis yang mengintai; di sisi lain, ia bisa menjadi berkah ekonomi yang tak terduga jika dikelola dengan bijak. Bupati Armia Fahmi pun berdiri di persimpangan jalan ini, menanti kejelasan dari pemerintah pusat.

Dilema di Tengah Reruntuhan Alam

Setelah air banjir surut, masalah baru muncul ke permukaan. Tumpukan kayu yang terbawa arus deras bukanlah sampah biasa. Ukurannya yang masif membuat penanganannya memerlukan strategi khusus dan alat berat. Menurut data sementara dari Dinas Lingkungan Hidup setempat, volume kayu yang terdampar diperkirakan mencapai ribuan meter kubik, tersebar di lebih dari 15 titik di sepanjang daerah aliran sungai. Yang menjadi pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab? Apakah ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya, atau ada peran kementerian terkait? Kejelasan status hukum dan prosedur penanganan menjadi kabur, sementara waktu terus berjalan dan potensi kerusakan lingkungan semakin nyata.

Antara Ancaman dan Peluang yang Terpendam

Dari sudut pandang lingkungan, tumpukan kayu ini adalah bom waktu. Jika dibiarkan membusuk, ia dapat mengubah komposisi tanah, mencemari air tanah, dan menjadi sarang hama penyakit. Beberapa pakar lingkungan lokal yang saya hubungi menyebutkan risiko jangka panjang terhadap ekosistem perairan, mengingat kayu yang membusuk dapat mengurangi kadar oksigen terlarut di sungai. Namun, ada sisi lain dari koin ini. Dalam sebuah diskusi terbatas dengan pengusaha mebel di Medan, terungkap potensi ekonomi yang luar biasa. Kayu-kayu banjir, terutama jenis keras seperti meranti dan keruing yang banyak ditemukan, masih memiliki nilai jual tinggi jika dapat diselamatkan dan diolah dengan tepat. Nilainya bisa mencapai miliaran rupiah jika dikonversi menjadi produk furniture atau bahan bangunan.

Jalan Panjang Menuju Solusi: Koordinasi yang Masih Berbelit

Upaya penanganan sebenarnya sudah dimulai secara terbatas. Beberapa titik sudah dibersihkan menggunakan alat berat yang disewa pemerintah daerah. Namun, seperti yang diungkapkan seorang petugas di lapangan yang enggan disebutkan namanya, "Kami seperti bekerja dalam kegelapan. Tidak ada panduan jelas soal teknis penanganan, apalagi soal pemanfaatan setelahnya." Ini mencerminkan masalah klasik di Indonesia: koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah yang seringkali tersendat. Surat permintaan kejelasan dari Bupati Armia Fahmi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bukan sekadar formalitas, tapi jeritan hati dari daerah yang merasa memiliki sumber daya tapi terkekang oleh ketidakpastian regulasi.

Belajar dari Pengalaman Daerah Lain: Ada Preseden yang Bisa Ditiru

Fenomena kayu terbawa banjir sebenarnya bukan hal baru. Beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatra pernah mengalami kejadian serupa. Yang menarik adalah variasi respons dari masing-masing daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, misalnya, pernah mengembangkan program "Kayu Banjir untuk Rakyat" dimana kayu-kayu tersebut diolah menjadi bahan baku industri rakyat dan hasil penjualannya dikembalikan untuk rehabilitasi lingkungan. Sementara di beberapa daerah lain, kayu justru dibiarkan atau dibakar karena dianggap tidak bernilai ekonomis. Aceh Tamiang memiliki kesempatan emas untuk menciptakan model penanganan yang lebih komprehensif, menggabungkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial secara sekaligus.

Opini: Ini Lebih dari Sekadar Masalah Administratif

Dari pengamatan saya, persoalan tumpukan kayu di Aceh Tamiang ini sebenarnya adalah cerminan dari masalah yang lebih besar: bagaimana kita sebagai bangsa menghadapi bencana secara holistik. Selama ini, penanganan pasca bencana seringkali berhenti pada fase tanggap darurat—evakuasi, pendistribusian bantuan, pembersihan awal. Padahal, fase pemulihan dan rekonstruksi justru yang menentukan keberlanjutan. Kayu-kayu ini bisa menjadi titik awal untuk membangun sistem penanganan pasca bencana yang lebih terintegrasi, dimana tidak ada sumber daya yang terbuang percuma, dan setiap elemen bencana dilihat sebagai bagian dari siklus yang harus dikelola dengan bijak. Data dari BNPB menunjukkan bahwa potensi material terbawa banjir seperti ini terjadi di 60% kejadian banjir besar di Indonesia, namun belum ada protokol nasional yang mengaturnya.

Melihat ke Depan: Apa yang Bisa Kita Harapkan?

Respons Kementerian Kehutanan dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu. Jika cepat dan tepat, ini bisa menjadi preseden baik untuk penanganan serupa di masa depan. Sebuah skema kemitraan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal mungkin bisa menjadi solusi win-win solution. Misalnya, dengan melibatkan koperasi pengrajin kayu lokal dalam pemanfaatan material, sementara pemerintah menangani aspek teknis dan lingkungannya. Yang pasti, diam bukanlah pilihan. Setiap hari penundaan berarti potensi kerusakan lingkungan yang lebih besar dan peluang ekonomi yang terlewat.

Sebagai penutup, mari kita renungkan: bencana seringkali memaksa kita untuk melihat sumber daya dengan cara yang baru. Tumpukan kayu di Aceh Tamiang ini bukan sekadar masalah sampah yang harus dibersihkan, tapi juga undangan untuk berpikir lebih kreatif tentang pengelolaan sumber daya pasca bencana. Keputusan yang diambil hari ini akan menjadi warisan bagi generasi mendatang—apakah warisan itu berupa lingkungan yang rusak, atau justru model pengelolaan yang inspiratif? Semoga pilihan jatuh pada yang kedua. Bagaimana menurut Anda? Apakah daerah Anda pernah mengalami situasi serupa, dan bagaimana penanganannya?