Dua Wajah Kota Kita: Ketika Kemajuan Hanya untuk Sebagian Orang

Bayangkan ini: Anda tinggal di kota yang sama, membayar pajak yang sama, tetapi ketika anak Anda sakit parah di tengah malam, Anda harus memilih antara menunggu angkutan umum yang tak kunjung datang atau mengeluarkan biaya tak terduga untuk ojek online yang harganya melonjak. Sementara itu, di kawasan lain, warga dengan mudah memanggil ambulans atau mengakses klinik 24 jam hanya dengan beberapa klik di aplikasi. Ini bukan skenario fiksi. Ini adalah realitas sehari-hari yang hidup di tengah gemerlap kota-kota modern kita. Di balik narasi kemajuan infrastruktur dan digitalisasi, tersembunyi sebuah paradoks: kota yang semakin canggih justru sering kali semakin memperdalam jurang ketimpangan bagi warganya sendiri.

Kita sering terpesona oleh pencapaian fisik kota—jalan tol yang mulus, MRT yang efisien, atau gedung-gedung ikonik. Namun, ada sebuah metrik keberhasilan kota yang jauh lebih penting, namun sering terabaikan: seberapa mudah dan adil setiap warganya, tanpa memandang kode pos atau isi dompet, bisa mengakses layanan dasar yang menjadi haknya. Inilah cerita tentang dua wajah kota yang hidup berdampingan, dan mengapa menyatukannya adalah tantangan terbesar urbanisasi abad ke-21.

Ilusi Kesetaraan di Balik Fasad Modern

Kota modern menjanjikan efisiensi dan kemudahan. Teorinya, urbanisasi harusnya mendekatkan kita pada sekolah yang lebih baik, rumah sakit yang lebih lengkap, dan administrasi yang lebih cepat. Tapi dalam praktiknya, janji ini seperti cermin di rumah hantu—terlihat sama dari jauh, tetapi memantulkan realitas yang sangat berbeda ketika didekati. Modernisasi sering kali menciptakan ilusi kesetaraan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Urban Studies Journal pada 2023 terhadap 10 kota besar di Asia Tenggara, termasuk Jakarta dan Surabaya, menemukan fakta menarik: meskipun 89% warga mengakui adanya peningkatan kualitas layanan secara umum, 67% di antaranya merasa bahwa akses terhadap layanan tersebut menjadi semakin tidak merata. Digitalisasi, yang seharusnya menjadi pemerata, justru dalam banyak kasus menjadi filter baru.

Peta Ketimpangan: Dari Pusat Kota hingga Pinggiran

Coba lihat peta distribusi fasilitas kota Anda. Saya yakin, rumah sakit rujukan utama, sekolah berakreditasi A, stasiun MRT/LRT, dan taman kota yang representatif, terkonsentrasi rapat di kawasan tertentu—biasanya pusat bisnis atau permukiman elite. Menurut data BPS 2022, di DKI Jakarta, rasio tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk di Jakarta Selatan bisa 3 kali lipat dibandingkan dengan di Kepulauan Seribu. Pola yang sama terlihat pada transportasi publik. Layanan first and last mile (dari rumah ke halte/stasiun utama) masih menjadi mimpi buruk bagi warga di permukiman padat dan wilayah pinggiran. Mereka menghabiskan waktu, biaya, dan energi yang jauh lebih besar hanya untuk mencapai titik awal perjalanan yang bagi warga pusat kota hanyalah langkah keluar rumah.

Biaya Tersembunyi yang Meminggirkan

Di sinilah letak masalahnya: ketimpangan akses tidak selalu tentang larangan fisik. Seringkali, ia tentang ‘biaya tersembunyi’ yang menjadi penghalang tak terlihat. Biaya transportasi ke fasilitas yang jauh, biaya waktu yang hilang dari jam kerja, hingga biaya informasi untuk memahami prosedur layanan yang semakin kompleks dan terdigitalisasi. Opini pribadi saya, sebagai pengamat perkotaan, digitalisasi layanan publik tanpa infrastruktur pendukung yang inklusif adalah resep untuk bencana eksklusi. Bagaimana mungkin kita mengharapkan seorang ibu lanjut usia di daerah terpencil perkotaan untuk mengurus BPJS secara online jika sinyal internet di tempatnya tak stabil dan ia tidak melek digital? Di sini, modernisasi justru menjadi tembok baru, bukan pintu yang terbuka.

Infrastruktur untuk Siapa? Prioritas yang Timpang

Pembangunan infrastruktur kota kerap terjebak dalam logika ROI (Return on Investment) ekonomi semata. Proyek-proyek megah seperti jalan layang atau pusat perbelanjaan baru mendapat prioritas karena nilai politis dan ekonominya yang terlihat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih yang merata, sanitasi yang layak di permukiman padat, atau trotoar yang aman dan nyaman di semua wilayah, seringkali terpinggirkan. Padahal, infrastruktur dasar inilah yang paling langsung mempengaruhi kualitas hidup dan aksesibilitas warga sehari-hari. Kota yang benar-benar modern memahami bahwa infrastruktur untuk manusia harus didahulukan daripada infrastruktur untuk mobil atau investasi.

Dampak Sosial: Rantai yang Sulit Diputus

Dampak dari ketimpangan ini bersifat sistemik dan menjalar. Akses pendidikan yang sulit membatasi mobilitas sosial anak-anak dari keluarga kurang mampu. Akses kesehatan yang mahal dan jauh membuat masalah kesehatan sederhana berubah menjadi krisis finansial. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya soal individu yang tertinggal, tetapi tentang terciptanya siklus kemiskinan perkotaan yang sulit diputus. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan rasa keadilan sosial pun terkikis. Warga mulai mempertanyakan, “Kota ini untuk siapa sebenarnya?”

Menata Ulang Mimpi Kota Bersama

Lalu, apa solusinya? Pertama, kita perlu perubahan paradigma dalam perencanaan kota. Kota tidak boleh lagi dilihat sebagai mesin pertumbuhan ekonomi semata, tetapi sebagai ekosistem hidup yang harus adil bagi semua penghuninya. Perencanaan harus berbasis data sosial yang detail dan partisipatif. Kedua, kebijakan afirmatif itu penting. Alokasi anggaran dan pembangunan fasilitas harus secara sengaja dimiringkan untuk mendahulukan wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal. Ketiga, digitalisasi harus diiringi dengan jembatan analog. Setiap layanan digital wajib menyediakan alternatif non-digital yang mudah diakses, didukung dengan program literasi digital yang masif dan menyentuh semua lapisan.

Kekuatan dari Pinggiran: Partisipasi sebagai Kunci

Tidak ada kota inklusif yang dibangun secara top-down. Suara warga, terutama dari komunitas yang sering terpinggirkan dalam proses perencanaan, harus menjadi kompas. Mekanisme partisipasi seperti musrenbang tidak boleh menjadi formalitas belaka, tetapi ruang dialog yang setara dan berpengaruh. Ketika warga dilibatkan, solusi yang muncul sering kali lebih kontekstual, kreatif, dan berkelanjutan. Rasa kepemilikan mereka terhadap kota dan fasilitasnya akan tumbuh, yang pada akhirnya mendorong pemeliharaan dan pemanfaatan yang lebih baik.

Pada akhirnya, ujian sesungguhnya dari sebuah kota modern bukanlah pada tinggi gedungnya atau kecanggihan aplikasinya. Ujiannya terletak pada bagaimana kota itu memperlakukan warganya yang paling rentan. Bisakah seorang anak dari keluarga pemulung di bantaran kali mengakses pendidikan berkualitas yang sama dengan anak dari keluarga di apartemen mewah? Bisakah seorang lansia dengan mobilitas terbatas di gang sempit tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus berjuang mati-matian?

Mewujudkan kota yang adil mungkin terasa seperti tugas raksasa. Tetapi ia bisa dimulai dari hal-hal kecil: dengan menyadari bahwa masalah ini ada, dengan membicarakannya, dan dengan menuntut kebijakan yang lebih inklusif. Setiap kali kita memilih untuk memperhatikan bukan hanya pada kemegahan kota, tetapi juga pada kesenjangan di dalamnya, kita mengambil satu langkah kecil menuju perbaikan. Kota ini adalah milik kita bersama. Marilah kita membayangkan—dan memperjuangkan—sebuah kota di mana kemajuan bukanlah hak eksklusif segelintir orang, tetapi sebuah pengalaman bersama yang bisa diakses oleh setiap orang yang menyebutnya ‘rumah’. Bagaimana menurut Anda, sudahkah kota kita berada di jalur yang benar?