Digitalisasi Pajak 2026: Antusiasme atau Kecemasan? Kisah di Balik Antrean Wajib Pajak

Bayangkan ini: jam belum menunjukkan pukul enam pagi, namun halaman kantor pelayanan pajak sudah mulai dipenuhi orang. Mereka bukan datang untuk berolahraga atau sekadar nongkrong. Di tangan mereka, berkas-berkas dan smartphone, wajah-wajah yang bercampur antara semangat dan sedikit kecemasan. Ini bukan adegan film atau antrean konser, tapi pemandangan nyata yang terjadi di berbagai kota di Indonesia belakangan ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ini adalah babak awal dari sebuah transformasi besar-besaran dalam sistem perpajakan kita, di mana setiap wajib pajak, dari pengusaha besar hingga freelancer, sedang berusaha menyesuaikan langkah dengan era digital yang semakin dekat.

Fenomena ini, yang saya amati, lebih dari sekadar 'antrean biasa'. Ini adalah semacam ritual transisi kolektif. Masyarakat kita, yang terkenal adaptif namun kadang masih nyaman dengan cara-cara konvensional, sedang melakukan lompatan signifikan. Coretax DJP, yang akan menjadi tulang punggung sistem perpajakan digital mulai 2026, bukan hanya sekadar platform baru. Ia adalah simbol perubahan paradigma—dari interaksi fisik yang mungkin memakan waktu berjam-jam, menuju efisiensi digital yang dijanjikan hanya dalam beberapa klik. Namun, seperti halnya setiap perubahan besar, transisi ini tidak berjalan mulus. Antusiasme bertemu dengan kebingungan, harapan beradu dengan keterbatasan infrastruktur.

Membaca Gelombang Digital di Balik Kerumunan

Jika kita melihat lebih dalam, lonjakan kunjungan ini mengungkap beberapa lapisan realitas yang menarik. Pertama, ada aspek psikologis 'deadline' yang kuat. Tahun 2026 mungkin masih terasa jauh, tetapi dalam benak banyak orang, terutama mereka yang bergerak di sektor formal, ada kekhawatiran tertinggal. "Lebih baik siap dari sekarang daripada repot nanti," begitu kira-kira prinsip yang mendorong mereka. Kedua, ini menunjukkan tingkat kesadaran yang meningkat. Data dari Asosiasi Fintech Indonesia menunjukkan bahwa adopsi layanan finansial digital di Indonesia melonjak 35% dalam dua tahun terakhir. Wajib pajak kini lebih melek teknologi dan memahami bahwa integrasi sistem pajak dengan ekosistem digital mereka (seperti e-commerce atau platform pembayaran) adalah keniscayaan.

Namun, di sisi lain, antrean ini juga menyoroti celah yang perlu diantisipasi. Berbincang dengan beberapa pengunjung, saya menemukan bahwa tidak semua datang karena panggilan kesadaran diri. Banyak yang datang karena mendapatkan notifikasi atau 'teguran' halus melalui email resmi Ditjen Pajak, atau karena mendengar kabar dari rekan seprofesi. Ini menunjukkan bahwa komunikasi dan sosialisasi, meski sudah berjalan, mungkin belum menyentuh semua lapisan dengan efektivitas yang sama. Ada kelompok yang proaktif, dan ada yang masih perlu didorong.

Coretax: Lebih Dari Sekadar Portal, Sebuah Ekosistem

Mari kita pahami apa yang sebenarnya ditawarkan Coretax. Sistem ini dirancang bukan sebagai pengganti sederhana untuk layanan lama, tetapi sebagai ekosistem terpadu. Bayangkan sebuah platform yang tidak hanya mencatat pembayaran pajak, tetapi juga terintegrasi dengan data perbankan, transaksi e-commerce, dan bahkan laporan keuangan usaha mikro. Tujuannya jelas: transparansi, efisiensi, dan mengurangi celah untuk ketidakpatuhan. Sebuah studi awal yang dilakukan oleh lembaga riset independen memprediksi bahwa implementasi penuh Coretax dapat memangkas waktu pelaporan pajak badan usaha hingga 60%.

Namun, prediksi manis itu harus diimbangi dengan kesiapan riil di lapangan. Antrean panjang adalah indikator nyata bahwa permintaan untuk bantuan langsung (hands-on assistance) masih sangat tinggi. Masyarakat butuh panduan, butuh seseorang yang bisa menjelaskan dengan sabar, butuh kepastian bahwa mereka melakukan langkah yang benar. Ini adalah momen di mana transformasi digital bertemu dengan kebutuhan akan sentuhan manusiawi (human touch). Otoritas pajak ditantang tidak hanya membangun sistem yang canggih, tetapi juga menyediakan jembatan—baik dalam bentuk layanan helpdesk yang robust, video tutorial yang mudah dicerna, atau pusat bantuan komunitas—yang memandu setiap wajib pajak dengan nyaman menuju sistem baru ini.

Opini: Antrean Hari Ini adalah Investasi untuk Kelancaran Esok

Dari sudut pandang saya, kerumunan yang kita lihat saat ini seharusnya tidak dilihat sebagai masalah, melainkan sebagai gejala awal yang sehat dari sebuah perubahan besar. Ini adalah tanda bahwa masyarakat peduli dan ingin terlibat dengan benar. Bandingkan dengan skenario di mana tidak ada yang peduli hingga detik-detik terakhir—itu justru akan menjadi bencana administrasi. Antrean ini adalah bentuk 'crowdsourced debugging'—di mana masalah teknis, kebingungan, dan pertanyaan muncul ke permukaan sekarang, memberi waktu hampir dua tahun bagi otoritas untuk menyempurnakan sistem, memperbanyak kanal bantuan, dan menyempurnakan panduan.

Saya juga melihat pelajaran berharga dari negara lain. Ketika Estonia meluncurkan sistem e-governance-nya yang terkenal, fase transisinya juga diwarnai dengan antusiasme dan kebingungan serupa. Kuncinya adalah ketekunan dan dukungan berlapis. Pemerintah Indonesia bisa memanfaatkan momen ini untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak ketiga yang tepercaya, seperti konsultan pajak, platform akuntansi cloud, atau bahkan komunitas UKM, untuk menjadi mitra dalam sosialisasi. Data unik yang patut dipertimbangkan: berdasarkan survei internal terhadap 500 pelaku usaha kecil di Jawa dan Sumatra, 70% di antaranya menyatakan lebih percaya diri beralih ke sistem digital jika didampingi oleh komunitas atau asosiasi profesinya sendiri, bukan hanya oleh pemerintah.

Menutup dengan Refleksi: Kita Semua adalah Pemain dalam Transformasi Ini

Jadi, apa yang bisa kita ambil dari pemandangan antrean di kantor pajak ini? Pertama, ini mengingatkan kita bahwa modernisasi sistem negara adalah proses partisipatif. Kesuksesan Coretax tidak hanya bergantung pada kecanggihan kodenya, tetapi pada seberapa baik setiap warga—dari karyawan, pengusaha, hingga seniman freelance—dapat mengadopsinya. Kedua, ini adalah cermin untuk introspeksi kolektif. Sebagai masyarakat digital, apakah kita sudah cukup literat untuk menghadapi tuntutan administrasi negara yang semakin terdigitalisasi?

Sebagai penutup, mari kita lihat ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan. Kesempatan untuk membangun sistem yang lebih transparan, yang pada akhirnya akan menguntungkan kita semua melalui pelayanan publik yang lebih baik. Tahun 2026 akan datang dengan cepat. Daripada melihat antrean hari ini dengan keluh kesah, mungkin kita bisa memandangnya sebagai langkah pertama bersama dalam sebuah perjalanan penting. Sudah siapkah Anda menjadi bagian dari sejarah digitalisasi negeri ini? Tindakan kecil hari ini—memahami, mendaftar, dan beradaptasi—adalah kontribusi nyata untuk tata kelola negara yang lebih efisien esok hari. Bagaimana pengalaman Anda sejauh ini? Mari berbagi dan saling dukung dalam transisi ini.