Di Balik Kemegahan Kota: Siapa yang Sebenarnya Bisa Merasakan 'Rumah' di Sini?

Bayangkan ini: Anda berjalan di trotoar lebar sebuah kawasan bisnis terpadu. Di sebelah kiri, ada kafe dengan harga segelas kopi setara dengan uang makan seminggu seorang buruh harian. Di sebelah kanan, gedung apartemen mewah menjulang, dengan lobi yang lebih megah dari rumah Anda. Lalu, Anda bertanya pada diri sendiri: "Kota ini, sebenarnya untuk siapa?" Pertanyaan itu mungkin pernah terlintas di benak kita semua. Kota-kota besar di Indonesia, dari Jakarta hingga Surabaya, sering digambarkan sebagai mesin uang dan pusat peluang. Tapi, apakah peluang itu benar-benar terbuka untuk semua? Atau, kota justru menjadi mesin penyaring yang secara halus memisahkan: yang mampu bertahan di pusat, dan yang tersingkir ke pinggiran.

Saya pernah berbincang dengan seorang tukang ojek online di Jakarta. Dia tinggal di rusunawa yang jauh dari tempatnya biasa mangkal. "Ngantor di SCBD, Mas, tapi pulang ke rumah harus naik tiga angkot dan sekali motong jalan karena nggak ada halte dekat," katanya sambil tersenyum getir. Ceritanya itu seperti metafora sempurna untuk kota kita hari ini: berkontribusi pada kemegahannya, tapi jarang sekali bisa benar-benar 'menghuninya' dengan layak. Inilah paradoks kota modern: semakin ia tumbuh vertikal, semakin dalam pula jurang horizontal yang memisahkan warganya.

Magnet yang Menarik, Tapi Juga Menyaring

Tidak bisa dipungkiri, kota adalah magnet terkuat. Data BPS menunjukkan bahwa lebih dari 56% populasi Indonesia sudah tinggal di wilayah urban, dan angka ini diprediksi terus naik. Alasan klasiknya selalu sama: lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, akses kesehatan, dan gaya hidup. Urbanisasi adalah pilihan rasional bagi jutaan orang. Namun, yang sering luput dari narasi kemajuan ini adalah kenyataan bahwa tidak semua orang yang datang disambut dengan peluang yang sama. Kota ibarat pesta besar. Semua orang diundang oleh gemerlap lampunya, tapi begitu sampai di depan pintu, hanya yang berpakaian tertentu—dalam hal ini, memiliki modal ekonomi dan sosial—yang bisa masuk ke dalam ruangan utama.

Akses terhadap ruang kota menjadi pembeda paling kasat mata. Kawasan strategis dengan taman hijau, transportasi umum terintegrasi, dan fasilitas publik prima, hampir selalu identik dengan hunian berharga selangit. Sementara itu, masyarakat dengan penghasilan pas-pasan secara sistematis terdorong ke wilayah penyangga. Mereka hidup di daerah dengan layanan terbatas, tetapi harus berkomuter setiap hari untuk menggerakkan roda ekonomi pusat kota. Menurut penelitian dari Rujak Center for Urban Studies, waktu tempuh rata-rata warga pinggiran Jakarta ke tempat kerja bisa mencapai 2-3 jam per hari. Bayangkan energi dan biaya yang terkuras hanya untuk perjalanan pulang-pergi.

Infrastruktur: Bukan Sekadar Tersedia, Tapi Terjangkau

Kita sering bangga dengan pembangunan MRT, LRT, atau taman kota baru. Tapi, kota yang inklusif diukur dari seberapa mudah warganya yang paling rentan mengakses fasilitas itu. Sebuah taman yang indah di pusat kota kurang berarti jika untuk mencapainya, seorang ibu dari daerah marjinal harus mengeluarkan ongkos transportasi yang tidak sebanding dengan pendapatannya. Ketimpangan infrastruktur ini menciptakan lingkaran setan. Karena tinggal di daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas, warga miskin kota lebih rentan sakit. Karena sakit, produktivitas menurun. Karena produktivitas menurun, sulit keluar dari jerat kemiskinan.

Opini pribadi saya, sebagai pengamat urban, adalah bahwa kita terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur hard (fisik), dan mengabaikan infrastruktur soft (sosial dan kebijakan). Membangun halte bus itu penting, tapi lebih penting lagi memastikan rutenya melayani permukiman padat penduduk, bukan hanya kawasan komersial. Membangun rusunawa itu bagus, tapi akan percuma jika lokasinya sangat terpencil sehingga justru mengisolasi penghuninya dari peluang ekonomi.

Gentrifikasi: Wajah Lain 'Pembangunan' yang Menggusur

Inilah kata yang mungkin paling ditakuti warga kampung kota tua: gentrifikasi. Proses dimana suatu kawasan yang sebelumnya terjangkau, direvitalisasi dan 'dipoles', sehingga menarik penduduk dengan daya beli tinggi. Harga properti melambung, biaya hidup naik, dan budaya lokal perlahan tergusur. Lihat saja transformasi beberapa kawasan seperti Menteng atau Braga di Bandung. Hasilnya memang cantik di foto, tapi sering kali menghilangkan jiwa dan penghuni aslinya.

Pembangunan berbasis investasi besar memang menggerakkan ekonomi, tapi sering kali mengabaikan ekosistem sosial yang sudah ada. Warung kaki lima diganti cafe franchise, pasar tradisional dibuat 'steril' dan mahal. Kota menjadi lebih homogen, kehilangan keragaman yang justru menjadi napasnya. Data unik dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menunjukkan bahwa kota-kota dengan tingkat inklusivitas tinggi—di mana semua lapisan masyarakat bisa tinggal dekat dengan pusat kota dan fasilitas—justru memiliki produktivitas ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Lalu, Bagaimana Membalikkan Arah?

Mewujudkan kota untuk semua bukanlah mimpi utopis. Ia membutuhkan keberpihakan kebijakan yang jelas dan berani. Pertama, perencanaan tata ruang harus memprioritaskan mixed-income housing. Artinya, dalam satu kawasan, harus ada variasi hunian dari yang sangat terjangkau hingga komersial. Ini mencegah segregasi atau pemisahan permukiman berdasarkan kelas.

Kedua, transportasi publik harus dirancang sebagai pengikat, bukan pengasing. Rute dan tarif harus mempertimbangkan mobilitas pekerja berpenghasilan rendah. Ketiga, dan ini yang paling krusial, partisipasi warga bukan sekadar formalitas. Banyak kasus perencanaan kota gagal karena hanya melibatkan pengembang dan ahli, tanpa mendengar suara masyarakat yang akan merasakan dampak langsungnya. Forum warga, musrenbang, dan kanal pengaduan harus benar-benar hidup dan berpengaruh pada keputusan akhir.

Kota Milik Bersama: Sebuah Refleksi Akhir

Pada akhirnya, pertanyaan "kota untuk siapa?" adalah pertanyaan tentang nilai-nilai kita sebagai masyarakat. Apakah kita ingin kota menjadi museum megah yang hanya bisa dinikmati dari luar oleh sebagian besar warganya? Atau kita ingin kota menjadi rumah besar yang nyaman untuk semua anaknya, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka?

Membangun kota inklusif itu seperti menanam pohon. Hasilnya tidak akan terlihat dalam satu atau dua tahun. Butuh kesabaran, perawatan konsisten, dan keyakinan bahwa hasilnya—yaitu masyarakat yang lebih kohesif, sehat, dan produktif—akan dinikmati oleh generasi mendatang. Setiap kali kita mendukung kebijakan perumahan terjangkau, setiap kali kita mempertanyakan proyek pembangunan yang mengabaikan warga lokal, dan setiap kali kita menggunakan suara kita untuk mendesak pemerataan fasilitas, kita sedang menanam benih untuk kota yang lebih adil.

Mari kita renungkan: ketika kita berjalan di kota kita sendiri, apakah kita merasa seperti tuan rumah, atau hanya tamu yang suatu saat akan diminta pergi? Jawabannya, akan menentukan ke arah mana kota kita akan tumbuh. Kota untuk segelintir orang adalah kota yang rapuh. Tapi kota untuk semua, adalah kota yang tangguh, penuh warna, dan benar-benar hidup. Itulah kota yang layak kita perjuangkan bersama.